Dewan Ingatkan ULP Tidak Lakukan Tender Setelah Juli – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Dewan Ingatkan ULP Tidak Lakukan Tender Setelah Juli

WANGGUDU, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara (Konut) mengingatkan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat untuk tidak lakukan tender proyek fisik di atas bulan juli. Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RPD) Komisi B DPRD Konut bersama Kepala Kantor ULP dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Konut, Rabu (22/6).

RDP yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini dipimpin wakil ketua II, I Made Tarubuana, didampingi sekretaris Komisi B, Saprin. Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa kegiatan di beberapa SKPD belum masuk proses tender. Selain itu, beberapa kegiatan bahkan sudah dialihkan alias diganti dengan kegiatan lain.

Saprin yang ditemui usai pertemuan mengatakan, RDP tersebut merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan dewan. Komisi B dalam hal ini
ingin memantau progres kegiatan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Konut melalui kantor ULP.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) ini menuturkan, tender proyek yang bersifat fisik tidak boleh lagi dilakukan di atas bulan Juli. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan ada pekerjaan yang bakal menyeberang tahun.

“Ini berisiko. Jadi ULP maupun LPSE harus ada semacam jadwal atau program yang di dalamnya memuat target dan evaluasi. Kegiatan kan idealnya ditutup di bulan November. Kita hitung mundur saja. Fisik kebanyakan waktu kerjanya 120 hari. Berarti Juli sudah tidak boleh ada tender,” tegas Saprin.

Masih Saprin, jika terdapat kegiatan-kegiatan fisik di SKPD yang belum ditender maka kegiatan-kegiatan itu dapat diganti pada perubahan anggaran nanti. Tentunya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Yah, mudah-mudahan saja tidak ada kegiatan fisik,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ULP, Laode Amanuddin mengakui adanya keterlambatan tender proyek beberapa SKPD. Alasannya, masalah gangguan jaringan. Sayangnya, dirinya belum bisa menyebutkan nama dan jumlah paket yang hingga saat ini belum ditender.

“Ada juga yang sudah selesai tapi belum jalan. Karena kontraknya belum keluar. Sebagiannya juga tidak ditender karena ada pemotongan Dana
alokasi khusus (DAK) dari pusat,” ungkapnya.

Pimpinan rapat, I Made Tarubuana sesaat sebelum menutup pertemuan meminta kepala ULP dalam waktu dekat menyampaikan daftar kegiatan yang
belum masuk proses tender. “Termasuk kegiatan-kegiatan yang dialihkan tendernya ke Provinsi,” kata Made. (k7/c/jie)

Click to comment
To Top