Tina Harap Kapolri Baru Perhatikan Sultra – Berita Kota Kendari
Aktualita

Tina Harap Kapolri Baru Perhatikan Sultra

Hj Tina Nur Alam

Hj Tina Nur Alam

KENDARI, BKK– Komjen Tito Karnivan masih menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR-RI. Namun banyak yang yakin satu-satunya calon Kapolri yang disetor Presiden Joko Widodo itu akan lolos dan menjadi Kapolri.
Anggota Komisi III Bidang Hukum dan HAM, DPR RI Hj Tina Nur Alam berharap, jika kelak Tito memegang jabatan tertinggi di Polri itu, dia akan lebih memperhatikan Sultra dan kawasan Timur Indonesia. Perhatian yang dimaksud Tina Nur Alam diantaranya rekruitmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol), peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas anggota agar lebih profesional dalam menjalankan tugas.
“Selama ini dari Sultra yang lulus setiap tahun paling banyak lima orang, selalu didominasi dari Jawa. Janganlah ada diskriminasi, karena semua itu adalah putra-putra terbaik Indonesia, dan saya yakin putra-putra dari Sultra dan Indonesia Timur juga cerdas-cerdas tidak kalah dengan dari Jawa,” kata Tina Nur Alam ditemui usai acara bukan puasa bersama di Rujab Gubernur, Senin (20/6) malam.
Tina juga berharap Kapolri baru bisa meningkatkan fasilitas baik sarana prasarana perkantoran maupun fasilitas pengamanan. Karena saat ini masih ada beberapa kabupaten di Sultra yang belum memiliki kantor Polres.
“Juga yang terpenting adalah peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatnya. Jangan seperti yang banyak terjadi saat ini, nanti sudah ada kejadian baru datang melakukan pengamanan. Harusnya lebih sigap dan lebih cepat jika terjadi peristiwa ancaman stabilitas. Alhamdulilah di Sultra kan tidak seperti di Poso,” kata Tina yang baru sekitar sebulan bertugas di Komisi III.
Politikus PAN ini sebelumnya telah bertugas di Komisi VI (Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu.
Terkait pemilihan Komjen Tito Kanarvian sebagai calon tunggal Kapolri, menurut Tina Nur Alam adalah pilihan tepat yang dilakukan Presiden Jokowi. Alasan Tina, berdasarkan data track record, Tito Kanarvian adalah salah satu perwira tinggi yang memiliki prestasi yang cemerlang.
Tina menyebutkan, sejak Tito Kanarvian menjabat Komandan Densus 88 berhasil menangkap Nurdin M Top, lalu dia pernah Kapolda di Papua, hingga di Metro Jaya, dan sekarang menjabat kepala BNPT, selalu menunjukan prestasi yang baik.
“Saya lihat walaupun dia masih junior yakni lahir Oktober 1964, tapi karena prestasinya itu sehingga Pak Jokowi hanya mengirim satu nama ke Komisi III, yakni Komjen Tito Kanarvian calon tunggal Kapolri,” katanya.
Mengenai adanya beberapa calon lain yang lebih senior, Tina yakin Tito mampu mengkonsolidasi senior – junior. Namun bagaimanapun, dia mengingatkan bahwa Presiden punya hak preoregatif memilih pembantunya sebagaimana diatur dalam UUD, bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara maupun Polri.
Tina Nur Alam yang juga Istri Gubernur Sultra itu menambahkan, sesuai dengan Undang-undang tentang kepolisian tersebut diatur bahwa sebelum presiden menetapkan Kapolri, maka terlebih dahulu Komisi III DPR akan melakukan fit and propertes terhadap calon Kapolri.
“Kita akan mendengarkan visi dan misi beliau nanti, dan juga anggota dewan banyak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini seperti penanggulangan teroris, ketertiban umum dan lainnya,” ujarnya.
Di Senayan, proses fit and proper test (FnP) terhadap Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri berjalan mulus. Sejauh ini tak ada suara sumbang terhadap petinggi Polri yang kini memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.
Bahkan Fraksi PDIP yang selama ini getol menyuarakan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pun memberi lampu hijau bagi Tito. Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, sejauh ini tidak ada hambatan pada keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan Tito untuk menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
“Cuaca bagus, cerah, jalannya tidak berlubang,” ujar Masinton memberi gambaran soal proses FnP, di gedung DPR Jakarta, Selasa (21/6).
Komisi III DPR meminta keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tentang rekam jejak Tito. Menurut Masinton, informasi dari PPATK diperlukan terkait  keuangan Tito.
“Kalau Kompolnas berkaitan dengan kinerja, karena Kompolnas mengawasi kinerja polri. Aspek profesionalisme kepolisian dan pembenahan institusi kepolisian, penataan fungsi kepolisian yang selama ini dikeluhkan,” tambahnya. (lex/jpnn)

Click to comment
To Top