Pengamat: Masyarakat Muna Sudah Bosan dengan PSU – Berita Kota Kendari
Suksesi

Pengamat: Masyarakat Muna Sudah Bosan dengan PSU

KENDARI, BKK– Ketegangan yang berkepanjangan di masa Pemilihan Kepala Daerah membuat masyarakat Muna diyakini sudah ingin mengakhirinya. Karena itu, para elit politik harus berbesar hati menerima apapun hasil dari Pemungutan Suara Ulang Jilid II ini.

Dua pengamat dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Eka Suaib dan Muhammad Sjaiful berpandangan, sebaiknya PSU Jilid II menjadi kesempatan terakhir untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Muna. Jika tidak, dipastikan ketegangan dan konflik akan kembali berlanjut dan bisa saja semakin parah.
“Saya yakin masyarakat Muna sudah bosan mengalami situasi seperti sekarang. Mereka tak inginkan lagi ada PSU lanjutan. Sekarang mereka menunggu hasil dan ingin kembali beraktivitas seperti biasanya,” kata Eka Suaib.
Untuk itu, kata Eka, harus ada kedewasaan berpolitik dari masing-masing kubu yang bersaing. Karena tak dapat dipungkiri, berbagai peristiwa yang terjadi selama masa Pilkada ini telah mengorbankan banyak energi, baik dari kedua kubu, masyarakat dan pemerintah.
Guna mengembalikan situasi, tak ada jalan lain kecuali para elit politik turun langsung mendamaikan situasi. Pertama-tama, mereka harus mengonsolidasi para pendukungnya untuk menerima hasil dari PSU Jilid II ini. Yang menang jangan melakukan perayaan yang berlebihan, dan yang kalah harus menerima dengan lapang dada.
“Pokoknya kedua belah pihak jangan sampai ada yang memprovokasi,” katanya.
Setelah itu, selanjutnya adalah konsolidasi di tingkat partai politik. Para elit Parpol, terutama yang usungannya kalah, sudah harus menahan diri. Jangan justru mencari jalan untuk melakukan perlawanan.

Tahapan terakhir, lanjut Eka, adalah tahapan konsolidasi di masyarakat. Menurut Eka, ini yang paling berat karena musti melibatkan kedua kubu. Dalam hal ini, mereka harus menunjukkan kepada masyarakat tak ada lagi yang mempermasalahkan hasil PSU Jilid II ini.
“Menurut saya, PSU jilid III tidak akan terjadi. Masyarakat juga sudah sadar bagaimana tenaga dan perhatian mereka hanya terfokus pada pemilihan kepala daerah,” katanya.
Pengamat politik hukum Muhammad Sjaiful juga yakin PSU jilid III tidak akan terjadi. “Persoalan Pilkada di Muna yang lebih kental adalah nuansa politiknya,” katanya.
Dia menjelaskan, terjadinya PSU I dan PSU II itu tidak lain disebabkan adanya intervensi dari elit politik yang menginginkan kepentingan yang lebih besar, bukan hanya sekadar Pilkada Muna, tetapi juga demi Pilkada Gubernur hingga Presiden ke depan.
“Jika kita melihat dalam kaca mata politik hukum, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konsutitusi (MK), kenapa sampai ada PSU jilid II, itu karena ada kepetingan politik yang besar,” tutupnya. (p7-p8/aha)

To Top