Pemimpin dalam Perspektif Ibnu Taimiyah – Berita Kota Kendari
Hikmah

Pemimpin dalam Perspektif Ibnu Taimiyah

Makmur Ibnu Hadjar

Makmur Ibnu Hadjar

“bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cendikiawan yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari’at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan.”

Oleh: Makmur Ibnu Hadjar

Di dalam khazanah intelektualisme Islam, kontribusi konsep dan pemikiran dalam ranah ilmu politik, kenegaraan dan kepemimpinan oleh Ibnu Taimiyah, adalah pemikiran yang sangat  terkemuka, khususnya pada abad 13 dan 14. Pada saat yang bersamaan pusat-pusat kekuasaan Islam disekitar wilayah meditarian, mulai rontok satu persatu, baik karena faktor perpecahan internal sistem pemerintahan kekhalifaan, maupun karena faktor ekstern.     Pada situasi seperti itu, Ibnu Taimiyah tampil menyumbangkan pemikiran yang orisinil dan sangat cemerlang. Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Damaskus, pada 22 Januari 1262/661 H dan beliau wafat pada tahun 728 H/1329 M. Catatan yang ringkas ini, akan  kami kemukakan beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konteks kepemimpinan. Tema ini sengaja kami pilih, kaitannya dengan perkembangan yang kita hadapi dewasa ini, di mana secara periodik (lima tahunan), atas amanat konstitusi – kita diniscayakan untuk menetapkan pemimpin, baik lokal maupun nasional.
Dalam referensi Islam jabatan publik, yang bersumber dari legitimasi atau dukungan publik, dan atau jabatan karena  aktivitas politik, adalah jabatan yang termasuk dalam kategori “amanah” atau disebut juga “waliya” seperti yang kita pahami bersama dalam syariat. Karena itu, seorang pejabat publik atau penguasa politik wajib “menyampaikan atau menunaikan amanat kepada pemberi amanat itu”, serta menjalankan dan menegakkan hukum secara adil. Tujuan umum yang diemban oleh semua pemangku tugas publik (waliyat) adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual atas  masyarakat yang memberi amanat. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa posisi kepemimpinan politik dan syariat saling melengkapi satu sama lain.
Pandangan Ibnu Taimiyah, bahwa untuk membentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan syariat, maka beliau merumuskan suatu paradigma yaitu, “bahwa agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik. Tugas agama untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran benar-benar tidak dapat dicapai, kecuali hanya dengan adanya kekuasaan dan otoritas pemimpin”. Rasionalitas (logika) beliau yang sangat terkenal dalam konteks ini adalah “agama tanpa kekuasaan, jihad, dan harta, sama buruknya dengan kekuasaan, harta, dan perang tanpa agama”.
Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tegaknya keadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya kerjasama. Manusia berkumpul dan membentuk sebuah komunitas politik, kemudian menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bersama. Seorang pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri, melainkan melibatkan peran serta pemberi amanat.
Pemimpin yang diberi amanat, di dalamnya melekat otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka tengah (atau semestinya) berusaha mewujudkan tujuan-tujuan ummat. Konsep pemimpin dalam Islam adalah pemangku atau wali, atau keterwakilan atau agen otoritas, dan sama sekali bukan pemilik dari jabatan pemimpin itu. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan; namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya.
Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa kekuasaan kepala pemerintahan (dalam semua level) atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Dalam konteks penyelewengan atas amanat rakyat, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cendikiawan yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari’at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari’ah.
Menurut Ibn Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Pandangan Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah, “bahwa  60 tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim, masih lebih baik jika dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan (baca pemimpin)”. Wallahuallambisawab.

*) Alumni UGM Yogyakarta dan Curtin University Of Technology, Perth.

To Top