Kecamatan Nambo dan Kelurahan Wundumbatu Terbentuk – Berita Kota Kendari
Beranda

Kecamatan Nambo dan Kelurahan Wundumbatu Terbentuk

Wali Kota Kendari saat menanda tangani berita acara serah terima LKPJ dan tigah buah Perda kepada DPRD. (Rull/BKK)

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menyetujui Raperda pembentukan Kecamatan Nambo dan Kelurahan Wundumbatu menjadi Perda, melalui sidang paripurna, Senin (20/6).
Kecamatan Nambo merupakan hasil pemisahan dengan Kecamatan Abeli, meliputi, Kelurahan Tobimeita, Petoaha, Nambo, Bungkutoko, Sambuli, dan Tondonggeu. Dengan demikian, Kota Kendari bertambah satu kecamatan menjadi 11 kecamatan.
Sedangkan Kelurahan Wundumbatu merupakan pemekaran dari Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, sehingga Kecamatan Poasia meliputi lima kelurahan yakni Kelurahan Anduonohu, Kelurahan Anggoeya, Kelurahan Matabubu, Kelurahan Rahandouna, dan Kelurahan Wundumbatu.
Wali Kota Kendari, Asrun ditemui usai paripurna menjelaskan, ditetapkannya Perda ini meruapakan langkah yang ditempuh Pemkot untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat, sebab wilayah tersebut dinilai cukup luas, sehingga masyarakat kurang maksimal mendapatkan pelayanan.
“Kami dorong Perda ini memang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah, sehingga kedepannya daerah tersebut akan lebih baik,” ujarnya.
Terkait, aparatur yang nantinya akan ditempatkan didaerah baru, Pemkot tidak ada masalah, sebab ketersedian tenaga kerja masih memadai. Namun untuk pastinya hal tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu.
“Kita akan rapatkan dulu soal ini, lagian lahannyakan baru juga disiapkan,” terang Asrun.
Ia juga menjelaskan, kemungkinan kendala yang dihadapi pasca pemekaran yakni hanya pada persoalan menghadapi momentum pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun langkah antisipasih juga telah disipakan, yakni tetap merujuk pada data lama.
“Kami sudah antisipasih kalau masalah kendala pilkada yaitu dengan merujuk pada data yang lama saja,” nanti setalah pilkada yakni pemilihan wali (pilwali) Kota Kendari baru kita mulai baru,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari, Abdul Rasak SP juga menambahkan, dengan diterimanya tiga buah Perda pemekaran dan LKPJ Pemkot maka Perda pemekaran telah sah untuk diberlakukan.
“Kami sudah terima dan sekarang Perda itu sah untuk diberlakukan,” tutupnya. (m2/c/jie)

Click to comment
To Top