#Kasus Ore PT WIL Pengamat : Amir Sahaka Otak Pelakunya – Berita Kota Kendari
Aktualita

#Kasus Ore PT WIL Pengamat : Amir Sahaka Otak Pelakunya

Dari Kejauhan menyeberang laut, gunung di Kolaka tak lagi hijau, akibat proses penambangan. (int)

Dari Kejauhan menyeberang laut, gunung di Kolaka tak lagi hijau, akibat proses penambangan. (int)

KOLAKA,BKK- Dengan mengakui Surat Keputusan Nomor 502 tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan atau ilegal, sudah dipastikan Penjabat (Pj) Bupati Kolaka saat itu, Amir Sahaka diduga telah melakukan pidana pertambangan.

Hal ini diungkapkan Direktur Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra Herman Syahruddin, Selasa (21/6), saat menguraikan kasus yang membelit Amir Sahaka tentang pembatalan IUP yang dikeluarkan Bupati Kolaka defenitif Buhari Matta.

Menurut Herman, mengacu pada surat kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) Provinsi Sultra Nomor:269/BPMD-KTSP/X/2015, perihal persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Waja Inti Lestari (WIL), dalam konsederan menimbang bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah IUP PT WIL berdasarkan SK Bupati Kolaka nomor 502 tahun 2013, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka siapapun yang terlibat dengan keluarnya SK 502 harus bertanggungjawab.

“Ini berarti mantan Pj Bupati Kolaka, maupun yang ikut berparaf dengan keluarnya SK 502 tahun 2013 harus bertanggungjawab karena telah melakukan dugaan pidana pertambangan,” tegasnya.

Diungkapkannya, setiap pejabat yang menyetujui usulan pihak perusahaan merupakan penyalagunaan kewenangan sebagai mana diatur di pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“”Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK bertentangan dengan UU dan menyalahgunakan kewenangnya, diberi sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Pj Bupati Kolaka telah melakukan revisi perubahan titik koordinat PT WIL seluas 210,3 hektare yang dikemas dalam bentuk penataan ulang, sekaligus membatalkan SK nomor 351 Tahun 2010 yang sudah berstatus CnC (Clear and Clean), serta sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan seluas 40 hektar di Tanjung Baja Wolo.

“Inilah yang kemudian menjerat Direktur cabang PT WIL bersama sejumlah Direktur perusahaan Join Operationnya (JO), dalam kasus hukum kehutanan karena melakukan penambangan di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang merupakan hutan Moratorium di Desa Muara Lapaopao Kecamatan Wolo, dan mendapatkan hukuman pidana penjara yang cukup berat,” katanya.

Dijelaskannya, SK 502 jelas-jelas merupakan IUP baru, sementara terhitung Oktober 2012 Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menerima lagi data IUP yang diterbitkan Pemda untuk diregistrasi sebagai data nasional IUP.

IUP dengan lampiran titik koordinat peta pertambangan setelah ditandatangani rekonsiliasi Nasional IUP tahap II wilayah Sulawesi, berarti IUP OP status clear and clean (CnC) menjadi data Nasional IUP pada Dirjen Minerba Kementrian ESDM RI sebagaimana IUP dan titik koodinat yang diajuhkan saat pengurusan CnC.

Rekonsiliasi Nasional IUP dipertegas Surat Dirjen Minerba kepada Para Gubernur dan bupati atau wali kota se-Indonesia No.680/30/DJB/2013 tanggal 22 April 2013. Surat tersebut berisi hal Penetapan WP (WUP, WPN dan WPR). Penentuan Wilayah Pertambangan (WP) Gubernur, bupati atau wali kota se-Pulau Sulawesi ditindaklanjuti dengan hasil rekonsiliasi wilayah pertambangan pulau Sulawesi pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tanggal 13 Juni 2013.

Selanjutnya dituangkan dalam SK Menteri ESDM RI tentang penetapan wilayah pertambangan pulau Sulawesi No: 2737 K/30/MEM/2013 tanggal 3 Juli 2013.

“Ini berarti, perubahan titik koodinat dan peta wilayah pertambangan pada IUP operasi produksi status CnC PT WIL, berdasar SK 502 merupakan rekayasa atau akal-akalan dan persekongkolan jahat para pelaku pengambil kebijakan. Hal itu dikategorikan sebagai suatu kejahatan berjamaah,” tegas Herman.

Meski sudah jelas kejahatannya, namun Herman menyayangkan sikap penegak hukum yang terkesan diam. Padahal, sebelumnya tumpukan ore yang dijual antarpulau dulu pernah dipasang garis polisi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Apalagi sebelumnya ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berjanji akan menindak tegas perusahaan ilegal dan izin pertambangan bermasalah. (cr3/b/pas)

To Top