Penjabat Bupati Buteng Jadi Ketua PAN, Pemprov belum Bisa Berhentikan – Berita Kota Kendari
Suksesi

Penjabat Bupati Buteng Jadi Ketua PAN, Pemprov belum Bisa Berhentikan

KENDARI, BKK– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) belum bisa memberhentikan Mansur Amila sebagai Penjabat Bupati Buton Tengah, sebelum ada Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai Ketua DPD PAN Buteng.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Nur Endang Abbas mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu SK Mansur Amila masuk di partai politik (parpol). “Nanti, setelah dilantik dan ada SK-nya, baru kita minta pengunduran dirinya dari PNS (pegawai negeri sipil, red),” ungkapnya usai acara buka puasa bersama di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (20/6).
Bila SK tersebut sudah didapatkan, selanjutnya Pemprov Sultra akan memproses pemberhentian status PNS-nya. Bila sudah berhenti dari PNS, sebut Endang, secara otomatis Mansur Amila sudah tidak lagi menyandang Pj Bupati Buteng.
“Namanya PNS, tidak bisa berparpol,” tegasnya.
Dalam proses pemberhentian Mansur Amila, papar dia, ada dua lembaga yang terlibat, yakni BKD dan Kementerian Dalam Negeri RI. BKD hanya mengusulkan pemberhentiannya dari PNS. Sementara untuk Pj Bupatinya, itu menjadi kewenangan Biro Pemerintahan untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Senada dengan Endang, Kepala Biro Pemerintahan La Ode Ali Akbar mengaku, belum bisa memproses pergantian Pj Buteng karena masih menunggu SK dari Parpolnya.
“Kalau sudah ada SK dari partai, maka dia tidak boleh masuk kantor. Saya harus berhentikan,” katanya.
Jika Mansur Amila sudah resmi diberhentikan dari PNS, Biro Pemerintahan akan mengusulkan nama penggantinya kepada Gubernur Sultra.
“Penggantinya akan saya konsultasikan dulu dengan pimpinan. Syaratnya, harus eselon dua dan punya pengalaman pemerintahan. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, kita akan usulkan pengganti Pj ke Kemendagri,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur yang juga Mantan Ketua DPW PAN Sultra Nur Alam menjelaskan, bila Mansur Amila belum mendapatkan legalisasi dari partainya, maka statusnya sebagai Ketua DPD PAN belum bisa dikatakan sah. “Kecuali, sudah dapat SK (pengangkatan) Ketua DPD Partai, maka dia sudah harus meninggalkan PNS,” katanya.
Gubernur juga mengaku siap mencari pengganti jika Mansur Amila dipastikan mundur.
Di tempat terpisah, puluhan mahasiswa dari Forum Koalisi Lembaga Sulawesi Tenggara menyuarakan pemunduran diri Abdul Mansur Amila selaku Penjabat Bupati Buton Tengah (Buteng), menyusul terpilihnya Mansur sebagai Ketua DPD PAN Buteng, dalam Musda PAN beberapa waktu lalu.
Dalam aksi yang digelar di halaman Gedung Ombudsman Sultra tersebut, massa yang kebanyakan mahasiwa ini menyebut Mansur Amila sudah haram memegang Pj Bupati Buteng. Pasalnya, yang bersangkutan nyata-nyata telah ditunjuk menjadi Ketua DPD PAN.
Koordinator lapangan (korlap) Alimuddin P menilai, jabatan penjabat bupati adalah jabatan karir dari seorang Aparatur Sipil Negara. Sementara dalam konstitusi, PNS tidak boleh menjadi anggota dewan atau partai politik. Sebelum diangkat sebagai Pj Bupati Buteng pada 9 Oktober 2014, Mansur Amila menjabat Kepala Dinas PU Buton.
Dalam artian, ketika sudah masuk dalam sistim politik, Mansur Amila sudah tidak pantas lagi menjadi Pj. “Sudah tegas dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dewan atau partai politik,” paparnya.
Ia melanjutkan, bila PNS tersebut akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau pengurus parpol, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PP 37 Tahun 2004, yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS.
“Bila PNS diberhentikan, secara otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi menjabat sebagai Pj. Sebab syarat untuk menjadi Pj adalah seorang PNS aktif,” terangnya.
Untuk itu, ia mendesak kepada Ombudsman Perwakilan Sultra mengambil langkah tegas dan memanggil Mansur Amila. Massa khawatir jabatan yang diemban Mansur sebagai Pj ini sudah menjadi dagangan politik.
“Sebelum seseorang PNS masuk sebagai anggota dewan atau pengurus parpol, terlebih dahulu harus mengundurkan dari. Artinya, menjamin kenetralan PNS dari pengaruh golongan dan parpol,” tekannya.
Sementara itu, Asisten Ombudsman Perwakilan Sultra Nasruddin mengatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ini, dengan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. “Kita akan segera menindaklanjutinya untuk diproses,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Rudi ini mengaku, berdasarkan UU ASN, secara tegas melarang PNS untuk berpartai politik. “Namanya ASN tidak boleh menjadi pengurus parpol. Untuk itu, Mansur Amila harus memilih apakah tetap menjadi PNS atau berpartai,” tuturnya.
Di tempat terpisah, tokoh masyarakat Buteng Samahuddin menilai, bila PNS telah berparpol maka itu sudah pelanggaran konstitusi. Harusnya, desak dia, pemerintah memberikan penjelasan terkait hal ini.
“Kalau menurut saya, PNS tidak boleh berpartai. Kalau itu dilakukan, maka itu melanggar peraturan,” tuturnya. (pas/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top