PT WIL Berani karena Punya ‘Surat Sakti’ – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

PT WIL Berani karena Punya ‘Surat Sakti’

KOLAKA,BKK- Direktur ‎Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra, Herman Syahruddin menduga PT Waja Inti Lestari (WIL) berani melakukan aktivitas pertambangannya karena memiliki surat sakti dari Pemerintah Provinsi Sultra.

Surat sakti yang dimaksud adalah ‎surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) – Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) Provinsi Sultra, nomor: 269/BPMD-KTSP/X/2015 tentang Persetujuan Penataan Batas Koordinat dan Peta Wilayah IUP‎ Operasi Produksi PT WIL. Sehari kemudian, ditindaklanjuti Dinas ESDM Sultra dengan mengeluarkan surat bernomor: 540/1149  tanggal 20 Oktober 2015, di mana PT WIL sudah dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan antara lain penambangan, pengangkutan, penjualan dan pengelolaan lingkungan hidup sesui IUP dimiliki PT WIL.

“Dua surat sakti ini yang dijadikan PT WIL untuk kembali beraktifitas di lokasi titik koordinat SK Nomor 502 Tahun 2013 untuk mengangkut dan menjual ore hasil produksi lalu pada lahan seluas 210,3 ha. Padahal lahan tersebut telah dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan RI sesuai putusan Pengadilan Negeri Kolaka,” ungkapnya.

Herman menjelaskan, surat BKPMD-KTSP itu berdasarkan SK Bupati Kolaka Nomor 502 Tahun 2013 tentang penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah IUP PT WIL. Sementara SK Bupati tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Ini berarti, segala produk hasil penambangan serta hasil penjualan Ore ke China sesuai SK 502 Tahun 2013 adalah ilegal.

“Dengan demikian, saya menganggap ini merupakan kejahatan massif pada pidana pertambangan dan korupsi berjamaah yang sangat merugikan perekonomian Negara,” tegasnya.

Herman juga mensinyalir dua surat sakti tersebut, yakni SK ‎Kepala BKPMD PTSP Sultra dan Surat Kepala Dinas ESDM Sultra, merupakan suatu persekongkolan jahat karena mengesampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, seharusnya hasil tambang PT WIL disita untuk negara. Namun kenyataannya hasil tambang berupa ore yang mencapai 300.000 metrik ton itu tetap diperdagangkan oleh PT WIL.

Sementara Humas PT WIL, Ridho Radjab Muki yang dikonfirmasi terkait masalah ini melalui telepon selulernya, enggan memberikan penjelasan. Dia beralasan harus koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinannya. (cr3/c/aha)

Click to comment
To Top