Perda Restribusi Administrasi Kependudukan di Butur Dicabut – Berita Kota Kendari
Beranda

Perda Restribusi Administrasi Kependudukan di Butur Dicabut

Mardan Mahfudz

Mardan Mahfudz

BURANGA, BKK – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara (Butur) Nomor 17 Tahun 2009 tentang restribusi penggantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil, merupakan satu-satunya yang dibatalkan dan direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dicabut.

Perda tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Pelaksana Sementara (Plt) Kepala Bagian Hukum Pemda Butur, Mardan Mahfudz mengatakan, kekuatan pencabutan Perda telah dikeluarkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor 254 tahun 2016.

“Perda yang dicabut merupakan juga salah satu yang dibatalkan Mendagri. Tapi sebetulnya,  Perda itu telah dicabut sebelumnya melalui keputusan Gubernur dari bulan lalu,” kata Mardan.

Dalam Perda yang dicabut itu masih ada petunjuk penarikan restribusi pengurusan administrasi kependudukan. Sementara, dalam UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tidak diperbolehkan adanya pungutan dalam proses pengurusan KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga, dan adminstrasi kependudukan lainnya.

“Secara otomatis aturan itu bertentangan dengan peraturan diatasnya. Kalau Perda restribusi lainnya tidak ada yang dicabut,” imbuhnya. Sehingga, Dinas Catatan Sipil (Discapil) Butur sendiri telah memberlakukan keputusan itu sejak keluar dari tahun 2014 lalu.

“Saya sudah konfirmasi pihak Discapil kalau dari 2 tahun lalu tidak ada lagi pungutan,” ujar Mardan.

Langkah yang akan ditempuh selanjutnya, tambah Mardan akan dilakukan paripurna pencabutan Perda melalui badan legislasi (Baleg) DPRD Butur. “Draf pencabutan sudah dimasukan di dewan, tinggal pembahasan dibaleg untuk diparipurnakan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Mendagri agar segera mencabut 3.143 Perda yang dianggap menghambat investasi. Perda ersebut tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang sebagian besar merupakan produk pemerintah kabupaten/kota. (k5/c/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top