Jabatan Kadis Dikbud Konawe Jadi Polemik – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Jabatan Kadis Dikbud Konawe Jadi Polemik

UNAAHA, BKK – Ketua Komisi II DPRD Konawe, Hj Nuhung Makati mengatakan, jika dilihat pada kebijakan lama, sistem pembangunan yang tertuang dalam administrasi pembangunan dalam urusan pendidikan di Kabupaten Konawe memang telah mencapai angka memuaskan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Seperti angka partisipasi kasar (APK), angka kelulusan serta angka partisipasi murni SD-SMA sederajat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga perlu terus untuk dipertahankan.

“Belum terjadi penurunan. Hal ini bermakna bahwa di Konawe penuntasan buta aksara telah dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Namun kata dia, dalam realisasi peningkatan sarana dan prasaran sekolah Dikbud Konawe kurang memberikan penjelasan rinci terkait realisasi  anggaran pembangunan sekolah. Utamanya terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam beberapa penjelasan di DPRD, kata dia, realisasi penggunaannya selalu menyebut angka pencapaian 100 persen. Tidak ada perincian secara mendetail. Begitupula dengan aset yang dibangun tidak ada data base. Sehingga program tersebut rawan tumpang tindih.

Menurutnya, di masa transisi pimpinan di lingkup intansi tersebut perlu pembenahan ulang utamanya dalam bidang administrasi.

“Untuk pengamatan dewan proses belajar di sekolah-sekolah masih belum efektif. Sehingga kedepan perlu pimpinan yang betul-betul memahami jelas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Konawe,” jelasnya.

Sementara, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Konawe, Rolansyah mengaku pesimis kedepan pembangunan manusia di sektor pendidikan di Kabupaten Konawe.

Sebab sistem pembangunan di sektor  pendidikan di Konawe akan lebih maju jika sistem manajemen selaras dipimpin yang memahami dan didukung dengan disiplin ilmu yang dimilikinya dengan tugas yang diembannya.

Menurutnya, mantan Kabag Pemerintahan Konawe, Jumrin Pagala, yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Diknas menggantikan Ridwan Lamaroa yang saat ini menjabat Sekda Konawe, kurang kapabel mengelola sistem pendidikan di daerah setempat.

Karena background pendidikan yang tidak selaras. Ditambah tidak pernah sama sekali mengabdikan diri di lingkup instansi ini. sehingga jelas ia (Jumrin) tidak memahami manajemen dan kebijakan yang akan ditempuh untuk peningkatan kualitas pendidikan di Konawe itu sendiri.

“Jelas kebijakan ini tidak proposional. Dan akan berakibat vatal terhadap pedidikan di Konawe,” ujarnya.

Penunjukan Jumrin Pagala sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadiknas) Konawe sempat menjadi polemik. Karena Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dianggap telah menggunakan asas kekeluargaan.

Sementara Sekda Konawe, Ridwan Lamaroa mengaku, penunjukkan Plt Kadis Dikbud, Jumrin Pagala sudah sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Meski disiplin ilmu yang berbeda tetapi itu sah-sah saja. Karena posisi jabatan yang masih sebagi pelaksana. Dan masih akan dipertimbangkan kedepannya.

“Penujukannya saat ini tidak menjamin kalau dia-lah yang akan menjadi Kadis definitif. Semuanya bergantung pada nilainya nanti,” terangnya.

Ridwan menegaskan, penujukkan Plt sepenuhnya wewenang Bupati. Tujuannya, untuk mengisi kekosongan kursi eselon. Supaya pelayanan atau program yang ada dalam sebuah dinas tetap berjalan dengan baik. Tidak terkecuali di Dikbud itu tentunya.

Dikatakan, hasil lelang jabatanlah yang akan menentukan siapa pimpinan defenitifnya. Ditanya soal  kapan lelang jabatan tersebut? Ridwan belum mengetahui secara pasti. (cr4/c/jie)

To Top