Terkuak dalam Persidangan, Rp 10 M Mengalir ke Rekening Dinas PU Muna – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Terkuak dalam Persidangan, Rp 10 M Mengalir ke Rekening Dinas PU Muna

KENDARI, BKK – Melalui kesaksian mantan bendahara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muna Ali Saimin, terungkap bahwa pekerjaan mega proyek penimbunan laut Lagas-Tula 2008 tidak melalui proses lelang.

Itu terkuak dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek penimbunan lau Lagasa-Tula Kabupaten Muna 2018 yang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari, Kamis (16/6).

Terdakwa dalam kasus ini adalah dua mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Muna La Ode Muuri dan Hasilwin Maani.
Selain Ali Saimin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Anita SH, juga menghadirkan dua saksi lain. Yakni, Aliada yang kala itu bertindak selaku juru bayar material tanah timbunan, serta sewa operator berikut alat berat, dan Samuel Mustamu selaku pengawas proyek pekerjaan.
Sidang perkara ini dipimpin majelis hakim Arwana SH didampingi Mulyono dan Darwin. Kedua terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Abdul Wahid Soliwunto SH MH.
Ali Saimin yang mendapat kesempatan pertama untuk menerangkan di depan majelis hakim mengatakan, penimbunan laut Lagasa-Tula tahun 2008 itu tidak melalui lelang, tetapi melalui swakelola atas dasar surat keputusan (SK) Bupati Muna dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Dalam kesaksiannya, Ali Saimin menyebut, proses pencairan anggaran dalam proyek dilakukan secara bertahap, melalui permintaan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA), kemudian mengajukan permohonan untuk dilakukan pencairan melalui dirinya selaku bendahara.
“KPA saat itu, La Ode Muuri. Dalam pekerjaan proyek tersebut pencairannya dilakukan bertahap. Anggaran pencairan pertama berjumlah Rp 6 miliar, tetapi proses pencairannya itu saya tidak tahu lagi kelanjutannya dan digunakan untuk apa, saya hanya diserahkan bukti pembayaran pajak saja untuk dijadikan pertanggungjawaban. Pencairan kedua itu berjumlah Rp 4 miliar. Pencairan dilakukan dari peninjauan hasil pekerjaan awal,” ungkapnya.
Bahkan, beber Ali Saimin, meski tahun anggaran pekerjaan telah selesai, proses pencairan masih saja dilakukan tanpa alasan yang jelas.
“Pernah dilakukan pencairan pada tahun 2010, berjumlah Rp 10 miliar dan uang tersebut masuk di rekening Dinas PU Kabupaten Muna. Saya tidak tahu persis apa alasannya kenapa uang dengan jumlah yang begitu banyak sampai masuk ke rekening PU,” tuturnya.
Sementara, Aliada mengungkapkan, tidak pernah berhubungan dengan bendahara pengeluaran, dirinya hanya sebatas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pelaksana proyek, Rusdianto Emba alias Anto Emba.
“Saya digaji sama Rusdianto dan dia (Anto Emba, red) yang mengangkat saya tanpa ada SK. Tugas saya hanya membayarkan kepada pemilik alat berat, Nasir Ido dan membayar juga kepada operator, namun saya tidak pernah meninjau pekerjaan ke lapangan,” katanya.
Samuel Mustamu mengaku, saat dirinya melakukan peninjauan, memang ada pekerja yang sedang dilakukan penimbunan. Itu dikerjakan langsung oleh masyarakat.
“Ada pekerjaan tersebut saat saya meninjau ke lapangan, tetapi sebagian besar pekerjaan itu dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Lagasa-Tula. Bahkan sebelum melakukan pekerjaan, saya melakukan peninjauan kelokasi,” bebernya.
Mendengar keterangan dari ketiga saksi tersebut, kedua terdakwa hanya terdiam dan membenarkan keterangan tiga saksi tersebut.
Diketahui, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sultra atas pekerjaan penimbunan laut Lagasa-Tula tersebut negara mengalami kerugian Rp 10 miliar.
Kedua terdakwa dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (p5-p7/b/kas)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top