Ditunjuk Pimpin DPD PAN Buteng, Mansyur Amila Tak Boleh Kelola Pemerintahan – Berita Kota Kendari
Suksesi

Ditunjuk Pimpin DPD PAN Buteng, Mansyur Amila Tak Boleh Kelola Pemerintahan

KENDARI, BKK – Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) Mansyur Amila ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan di Baubau, Rabu malam (16/6).

Dengan ditunjuknya sebagai elit partai politik, Mansyur Amila sudah tidak bisa lagi kelola pemerintahan. Sebab, syarat sebagai seorang Pj bupati adalah masih berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan tidak berpartai.

Kabar tentang terpilihnya Mansyur Amila sebagai Ketua DPD PAN Buteng disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Tenggara (Sultra) Sukarman AK, Kamis (17/6).

Melalui telepon selulernya, Sukarman mengaku, Mansyur Amila dipercayakan untuk memimpin partai berlambang matahari terbit itu di Buteng. Mansyur, sebut Sukarman, telah menyetujui untuk mundur dari ASN.

“Sudah ada pernyataan mundur, setelah bikin pernyatan mundur kita terima,” ungkap Sukarman, Kamis (16/6).

Sukarman menambahkan, soal teknsi pengunduran dirinya sebagai pegawai negeri itu sudah menjadi kewenangan Mansyur Amila sendiri.

“Itu urusan dia,” tuturnya.

Dikonfrimasi terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sultra La Ode Ali Akbar mengaku baru mengetahui Mansyur Amila ditetapkan sebagai Ketua DPD PAN Buteng. Namun, belum mendapatkan SK-nya.

“Setelah ada SK-nya baru kita proses,” katanya.

Bila sudah jelas mundur, tutur Ali Akbar, pihaknya akan segera memproses pengganti Mansyur Amila.

“Memang, berdasarkan aturan, kalau sudah berpartai tidak boleh lagi menjadi PNS. Secara otomatis, yang bersangkutan harus mundur dari PNS,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara Aksah menilai, Manysur Amila harus memilih. Bila berpartai, maka harus keluar dari PNS.

“Dia harus memilih berpartai atau menjadi ASN,” katanya.

Bila sudah ditetapkan sebagai kader partai, Mansyur Amila sudah harus melepaskan jabatannya dan tidak boleh mengurusi pemerintahan. (pas)

Click to comment
To Top