Korupsi SPPD Fiktif Satpol PP Konawe Naik ke Penyidikan – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Korupsi SPPD Fiktif Satpol PP Konawe Naik ke Penyidikan

KENDARI, BKK – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menaikan status kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Konawe, dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Dengan ditingkatkannya kasus dugaan korupsi yang terjadi pada 2014 sampai 2015 ini, penyidik tindak pidana korupsi (TIpikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra kini fokus ke penetapan tersangka.
“Kami akan kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebelum menetapkan tersangka,” terang Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Honesto R Dasinglolo, kemarin.
Perwira polisi dengan dua melati di pundak ini mengungkapkan, pihaknya telah meminta audit kerugian negara ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) Sultra.
Setelah itu, kata Honesto, penyidik bersama BPKP akan melakukan ekspos untuk mengetahui seberapa besar jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
“Kami bersama BPKP akan segera mengekpos kasus itu untuk mengetahui seberapa besar potensi kerugian negara,” tuturnya.
Diketahui, Kasatpol PP dan Linmas Konawe, SB, bersama tiga kepala bidangnya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Maret 2016. Ketiga kabid itu adalah penegakan peraturan daerah (perda) Irwansyah, kabid linmas Muh Said dan kabid ketenteraman dan ketertiban (trantib) Pendi.
Selain itu, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra telah memeriksa dua bendahara pengeluaran badan Satpol PP dan Linmas, yakni Marsuki SSos sebagai bendahara 2014 dan Muh Faisal SSos selaku bendahara 2015.
Dari situ terkuak, berdasarkan dana bukti kas ditemukan beberapa orang yang melaksanakan perjalan dinas. Besar anggaran yang digunakan pun bervariasi, yakni jika perjalan dinas luar daerah, uang yang digunakan perorangnya mencapai Rp 9 juta. Sementara perjalanan dinas dalam daerah mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.
Atau besaran dana yang digunakan para pegawai semua tergantung golongan. Jika golongannya tinggi maka akan mendapatkan biaya perjalanan yang agak banyak dibandingkan golongan dibawahnya. (p4/c/kas)

Click to comment
To Top