Kasus Korupsi SPPD Fiktif Butur, Polda Masih Tunggu Ahli yang Disiapkan KPK – Berita Kota Kendari –
Kasuistika

Kasus Korupsi SPPD Fiktif Butur, Polda Masih Tunggu Ahli yang Disiapkan KPK

KENDARI, BKK – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menunggu keterangan dua saksi ahli yang disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menuntaskan kasus duagaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kabupaten Buton Utara (Butur) 2012 sampai 2014.

Dua ahli yang akan dimintai keterangan itu adalah ahli anggaran dan ahli hukum pidana. Arah dan kesimpulan permintaan keterangan dua saksi ahli itu lahir dari hasil koordinasi dan supervisi (korsup) serta hasil gelar perkara antara penyidik Polda Sultra dan KPK beberapa bulan lalu.

“Untuk kasus SPPD fiktif Butur sudah koordinasi dan supervisi ke KPK. Gelar perkara di KPK sudah, dan arahnya periksa ahli anggaran dan ahli pidana. KPK yang nyiapin (ahli anggaran dan ahli pidana), KPK juga yang bayar (ahli),” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Midi Siswoko SIK, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/6).
Perwira polisi dengan tiga melati di pundak ini mengatakan, dalam kasus ini pihaknya tidak menargetkan siapa yang akan dijadikan tersangka. Karena, kini pihaknya sedang menunggu ahli yang disiapkan KPK.
Midi menambahkan, dirinya tidak mau berandai-andai mengenai kelanjutan kasus itu, sebab hasil keterangan ahli akan menentukan semuanya. Dan, setelah mendapat keterangan ahli, pihaknya akan langsung mengumumkan langka yang akan diambil selanjutnya.
“Nda ada target, aku nda mau berandai-andai. Nanti juga kita akan umumkan,” tuturnya.
Diketahui, hasil audit BPKP kerugian negara yang ditemukan adalah sebesar Rp 114.297.500. Kerugian negara lebih dari Rp 100 juta tersebut diperoleh dari hasil audit empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Di antaranya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelewengkan anggaran sebesar Rp 93.902.500, Dinas Kesehatan sebsar Rp 12.460.000, Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) sebesar Rp 4.785.000, serta Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan sebesar Rp 3.150.000.

Terlapor dalam kasus ini adalah mantan Bupati Butur Ridwan Zakaria. Mantan orang nomor satu di Butur ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik tipikor Polda Sultra.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya, adanya laporan perjalanan dinas dalam daerah dari Buranga ke Ereka. Padahal, laporan perjalanan dinas tersebut tidak harus terjadi, karena walaupun ibu kota berada di Buranga, namun para eksekutif tetap berkantor di Ereke.

Selain telah memeriksa mantan Bupati Butur, penyidik juga sudah memeriksa seluruh bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kepala bagian (kabag) hukum, dan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur.

Kasus ini mulai dilidik Polda Sultra awal November lalu berkait adanya kasus dugaan korupsi SPPD fiktif, yakni perjalan anggaran yang dikeluarkan melebihi pagu anggaran dan tidak sesuai dengan kegiatan. (kas)

kayseri escort eskişehir escort porn
To Top