Belum Jelas Status Lahannya, Pengapalan PT WIL Kembali Disoal – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Belum Jelas Status Lahannya, Pengapalan PT WIL Kembali Disoal

Aktivitas PT WIL di Desa Muara Lapaopao Kecamatan Wolo terus menuai sorotan karena dianggap penambangan ilegal.

Aktivitas PT WIL di Desa Muara Lapaopao Kecamatan Wolo terus menuai sorotan karena dianggap penambangan ilegal.

KOLAKA,BKK– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra kembali menyoal perusahaan tambang PT Waja Inti Lestari (WIL). Kali ini, Lider mempertanyakan status hasil tambang yang sudah dikapalkan oleh PT WIL ke luar negeri.

Direktur Lider Sultra, Herman Syahruddin mengatakan, pada 2013 lalu, ada 11 kapal yang berkapasitas 50.000 Metrik Ton (MT) memuat hasil tambang dari lokasi hasil penataan ulang titik koordinat dan peta SK Bupati Kolaka No 502 tahun 2013.
Dia menjelaskan, dalam Keputusan Kepala BKPMD (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Sultra, Nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015 disebutkan, hasil evaluasi terhadap penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah IUP PT WIL berdasarkan SK Bupati Kolaka nomor 502 tahun 2013, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jika mengacu pada SK Kepala BKPMD PTSP Sultra tersebut, maka sama halnya kegiatan tambang itu ilegal. Maka penjualannya pun juga termasuk bermasalah,” katanya.
Selain itu, Herman mempertanyakan legalitas BKPMD PTSP mengeluarkan SK persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah IUP operasi produksi  PT WIL dan membatalkan SK 502 yang dianggap Ilegal. Pasalnya, putusan Pengadilan Negeri Kolaka No  62/Pid.SUS/2014/PN.KKa telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde.
“Sangat jelas dan tegas menyatakan lahan pertambang seluas 210,3 hektare (sesuai luasan keseluruhan lahan IUP PT WIL) dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Barang bukti potongan kayu dan Ore tanah hingga Basa Camp dirampas untuk dimusnahkan,” tambahnya.
Menurut Herman, melihat banyak putusan yang bertentangan dengan putusan PN Kolaka ini, maka patut diduga terjadi persekongkolan jahat. Dia pun meminta aparat hukum untuk mengusut dugaan pidana pertambangan tersebut. (cr3/c/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top