Surat Penangkapan Jalil Dikirim via Pos, ORI Sebut Memenuhi Unsur Pasal Penculikan – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Surat Penangkapan Jalil Dikirim via Pos, ORI Sebut Memenuhi Unsur Pasal Penculikan

KENDARI, BKK – Keluarga almarhum Jalil, korban penganiyaan yang dilakukan aparat kepolisian sudah menerima Surat Penangkapan terhadap Abdul Jalil.

Surat berwarna kuning itu diantar oleh petugas pos diterima langsung ibunya, Rahmatia, pada hari Sabtu (11/06) sekitar pukul 15.00 Wita.

“Iya, kita sudah terima suratnya (Surat Penangkapan). Nanti sudah meninggal baru dikirim. Diantar sama pak pos. Waktu saya terima itu surat, saya tidak tahu kalau itu surat perintah penangkapan, karena diisi dalam amplop putih, tanpa kop,” kata ibu Jalil, Rahmatia, saat dihubungi melalui selulernya, Minggu (12/06).

Surat bernomor: SP.kap/106/VI/2016/Reskrim itu ditandatangani AKP Sendi Antoni SIK sebagai penyidik, Brigadir Muh Ichsan sebagai penerima perintah. Lucunya, surat tersebut diserahkan oleh petugas pos, tetapi Brigadir Muh Ichsan kembali bertandatangan sebagai orang yang menyerahkan. Dibagian lain surat itu tertulis nama Abd Jalil Arkam alias Jalil sebagai penerima yang belum dibubuhi tandatangan.

Menariknya lagi, surat tersebut dikeluarkan Senin tanggal 6 Juni 2016. Sementara polisi bergerak ke rumah Jalil pada Minggu (5/6) malam. Rumah Jalil digerebek sekitar pukul 00.00 Wita, atau Senin (6/6) dinihari. Artinya, polisi menuju rumah Jalil sebelum surat penangkapan itu dikeluarkan.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kendari, AKBP Sigit Haryadi SIK, yang dikonfirmasi mengenai hal itu membenarkan bahwa surat penangkapan baru dikirim pada Sabtu (11/06), diantar oleh petugas pos.

Sayangnya, Sigit enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal itu. “Untuk penangan kasus ini, kita sudah serahkan ke Polda Sultra,” tutupnya

Kasus penangkapan berujung maut Abdul Jalil, warga Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum aparat Kepolisian Resor (Polres) Kendari, terus mengundang reaksi publik.

Setelah mendapat tanggapan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sulawesi Tenggara Agus Purwanto, anggota DPRD Sultra Taufan Alam, dan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), kasus ini juga menjadi fokus perhatian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara. Bahkan, ORI Sultra sendiri sudah berkunjung ke kediaman korban, di Tobimeita, untuk kepentingan penanganan kasus.

Kepala ORI Sultra, Aksah, menuturkan, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari keluarga korban, penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Abdul Jalil dengan tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, memenuhi unsur pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

“Jadi, penangkapan Jalil ini sebenarnya masuk dalam kategori penculikan versi pasal 328 KUHP. Unsur-unsurnya terpenuhi; dia (Jalil) dibawa dari kediamannya, melawan hukum, dibuat sengsara,” jelas Aksah.

Mantan wartawan ini mengatakan, oknum kepolisian yang melakukan penangkapan dikatakan melawan hukum karena pada saat penangkapan mereka (polisi) tidak memperlihatkan surat tugas dan tidak membawa surat perintah penangkapan.

Padahal, dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jelas diatur bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Di Pasal 19 ayat (2) pun dinyatakan bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil
secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. “Sementara, berdasarkan keterangan keluarga, tidak pernah ada surat panggilan dari pihak kepolisian untuk Jalil,” tuturnya.

Aksah sangat menyayangkan pernyataan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa dalam penangkapan pelaku kejahatan, kepolisian tidak perlu membawa surat perintah penangkapan. Bagi Aksah, pernyataan ini sangat keliru dan menunjukkan rendahnya kualitas polisi itu sendiri.

Aksah lagi-lagi menjelaskan, dalam KUHAP jelas disebutkan bahwa penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan. Bukan hanya itu, tapi termasuk menunjukkan surat tugas. “Kecuali tertangkap tangan, tidak perlu ada surat perintah penangkapan,” katanya

Lebih jauh, Aksah mengatakan, dalam kasus Jalil ini, polisi yang notabene merupakan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat itu diduga melanggar Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di Pasal 4 UU tersebut mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

“Dalam kasus ini, Jalil telah dirampas haknya untuk hidup. Hak hidup seseorang itu tidak bisa dirampas oleh siapapun dalam keadaan apapun, apalagi ini dilakukan oleh aparat kepolisian. Padahal, polisi, dalam undang-undang manapun tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penganiayaan,” papar Aksah.

Atas persoalan ini, Aksah melihat, polisi telah ceroboh dan terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat negara yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Karena itu, Kapolda, Kapolres, serta jajaran kepolisian yang terlibat dalam aksi kejahatan ini harus bertanggung jawab.

“Kami sudah turun lapangan, mengumpulkan informasi detil tentang kronologis kejadian. Termasuk gambar-gambar yang menunjukkan kondisi fisik korban setelah kejadian,” ujar Aksah.

Menurut Aksah, Ombudsman akan melakukan langkah-langkah dalam menangani kasus ini, termasuk berkoordinasi dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan Mabes Polri. “Ini adalah kejahatan serius yang tidak boleh didiamkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Aksah juga mengimbau kepada aparat kepolisian untuk mengeluarkan pernyataan sesat dan tidak berdasar serta berbau fitnah. Karena menurut Aksah, di beberapa koran lokal, pihak kepolisian terkesan menggiring opini publik bahwa Jalil terlibat dalam kasus-kasus kejahatan yang kebenarannya tidak bisa lagi dibuktikan secara hukum, karena yang bersangkutan sudah meninggal.

“Yang menjadi fokus perhatian kita sekarang adalah penangkapan Jalil yang tidak sesuai prosedur serta menyelidiki penyebab kematian Jalil. Itu saja. Soal munculnya tuduhan kejahatan yang dialamatkan kepada Jalil, bagi saya, itu hanya bentuk pembenaran diri saja,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Aksah megatakan, melihat pekerjaan Jalil sebagai honorer BNNP Sultra, kuat dugaan, putra kelima dari pasangan La Ode Arqam Ali dengan Rahmatia yang juga cucu mantan anggota DPRD Muna almarhum Nilus Larangka itu mengetahui informasi atau memegang data tentang keterlibatan oknum-oknum kepolisian dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. (jie)

To Top