Mayoritas Dewan Tolak PHK Satu Juta ASN – Berita Kota Kendari
Aktualita

Mayoritas Dewan Tolak PHK Satu Juta ASN

KENDARI, BKK – Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) satu juta aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Anggota DPR RI Umar Arsal mengatakan, PHK PNS sebanyak satu juta orang itu merupakan angka yang sangat besar. Sehingga, kata dia, mayoritas wakil rakyat tidak setuju.

“Apalagi, belum jelas mekanismenya seperti apa. Kalau jalan ini untuk rasionalisasi pegawai tidak aktif atau malas tidak masalah. Tapi, harus jelas aturannya,” terang Umar Arsal ditemui di Kendari, Minggu (12/6).

Politikus Partai Demokrat ini mengaku, dewan telah memanggil MenPAN-RB Yuddy Chrisnandy mengenai hal ini. Secara keseluruhan, kata Umar, wakil rakyat menyatakan keberatan.

“Satu juta itu bukan jumlah sedikit. Kita tetap mendukung rasionalisasi yang masa pensiun secara alamiah saja. Posisi itu, tidak perlu diis lagi,” paparnya.

Menurut dia, PHK sejuta ASN ini bisa menimbulkan kegadungan di masyarakat.

“Jangan tiba-tiba dinonaktifkan,” tekannya.

Ia menuturkan, bila pensiun dini dengan alasan sukarela dan adanya kompensasi dari pemerintah, tidak masalah. Tetapi, lanjut Umar, pertanyaannya dari mana anggaran kompensasi itu di tengah ekonomi negara yang lagi sulit.

“Harus jelas juga aturannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sultra Nur Alam ikut menolak rencana Mentri Yuddy untuk mem-PHK PNS. Menurut dia, PNS tidak bisa dirasionalisasi secara radikal dan esktrem. Karena, mekanisme rekruitmen ASN mulai masuk dan pensiun sudah ada aturannya.

“Jadi kalau mau kurangi PNS karena dianggap sudah terlalu banyak, jumlahnya diperpendek saja masa pensiunnya,” terang Nur Alam, Jumat (10/6).

Selama ini, aturan pensiun PNS di usia 60 atau 58 tahun. Baiknya, kata dia, PNS dipensiunkan pada usia 54 tahun.

“Jika demikian, secara konstitusional dapat diterima,” katanya.

Menurut Nur Alam, PNS tidak boleh diberlakukan seperti kariyawan swasta, di-PHK. Sebab, disamping kontrofersi karena aturan ASN, hal itu turut mengurangi kapasitas lembaga negara yang berhak merekrut ASN.

“Harus dibedakan antara lembaga pemerintahan dan swasta,” katanya.

Oleh pemerintah pusat, rencana pensiun dini ASN ini didasarkan pada membengkaknya jumlah pegawai yang dianggap menjadi beban negara.

Namun, pandangan ini ditolak oleh Nur Alam. Menurut dia, negara harus bertanggung jawab atas seluruh proses rekruitmen dan tidak harus melakukan rasionalisasi.

“Apa pun alasannya, itu sudah tugas negara. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab, tidak mesti harus dirasionalisasi,” tekannya.

Nur Alam menyarankan, pemerintah pusat terlebih dulu membuat aturan baru tentang batasan usia pensiun ASN. Selain itu, pemerintah pusat harus mengubah pandangan bahwa rekruitmen ASN ini semata-mata beban kerja di pemerintahan. (pas/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top