Suksesi

Masa Tugas Panwaslu Muna Berakhir, Bawaslu Sultra Ambil Alih Pengawasan PSU II

Hamiruddin Udu

Hamiruddin Udu

KENDARI, BKK – Teka teki siapa yang berhak melakukan pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II Pilkada Muna akhirnya terjawab. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan, kewenangan Panwaslu Muna sudah diambil alih oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra).

Perihal pengambilalihan kewenangan Panwaslu Muna ini dibenarkan Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu. Menurut dia, Bawaslu RI telah menjawab hasil konsultasi dari Bawaslu Sultra tentang siapa yang berhak melakukan pengawasan.

“Kita baru saja menggelar rapat bersama Bawaslu RI. Di sini diputuskan bahwa yang melakukan pengawasan pada PSU II Pilkada Muna nanti adalah Bawaslu Sultra. Jadi Panwaslu Muna sudah tidak lagi,” terang Hamiruddin Udu saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (9/6).

Mantan Ketua Panwaslu Wakatobi ini menguraikan,  hasil konsultasi ini baru saja dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Salah satu pertimbangannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015 tentang penganggaran Panwaslu.

“Mereka hanya dianggarkan 12 bulan. Sehingga, Bawaslu RI menunjuk Bawaslu Sultra untuk melakukan pengawasan PSU ini,” tutur Hamiruddin.

Menurut Hamiruddin, Bawaslu Sultra tidak masalah mengambil alih tugas kewenangan Panwaslu Muna. Hanya saja, kendala yang dihadapi saat ini soal anggaran.

Dalam pengawasan PSU jilid dua ini, sebut Hamiruddin, Bawaslu Sultra terpaksa menggunakan dana sendiri yang melekat di alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang turun setiap tahun.’

“Dari aspek penganggaran, kami membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 200 juta. Itu, berdasarkan proposal yang diajukan oleh sekretariat,” sebutnya.

Meski begitu, usulan anggaran ini tidak secara otomatis cair. Sebab, harus melalui konsulasi dari Badan Pengawas Keuangan Provinsi (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra.

“Setelah ada hasil konsultasi baru bisa dicairkan,” tuturnya.

Dikonfirmasi kabar pengambialihan kewengannya, anggota Panwaslu Muna Abzal Naim mengaku tidak masalah. Namun, ia meyakini keputusan Bawaslu RI ini akan berakibat fatal tentang keabsahannya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.

“Kita tinggal tunggu saja hasil PSU nanti. Nanti, MK yang akan putuskan sah atau tidak bila Bawalsu yang melakukan pengawasan,” ujarnya.

Sebagai mantan bawahan, kata Abzal, pihaknya tidak mungkin melawan keputusan Bawaslu RI. Namun demikian, ada aturan hukum yang harus dipenuhi dalam pengambilalihan kewenangan itu.

“Kita juga tidak mungkin lawan Bawaslu. Tetapi, kita hanya menyarankan saja sesuai aturan,” tutupnya. (pas/jie)

To Top