Keluarga Jalil Disarankan Lapor Komnas HAM – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Keluarga Jalil Disarankan Lapor Komnas HAM

KENDARI, BKK – Kasus tewasnya salah seorang honorer Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Jalil Arqam (26), yang diduga dilakukan oknum Kepolisian Resor (Polres) Kendari mengundang tanggapan sejumlah pihak.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), Agus Purwanto BA SH MSi, turut memberi atensi terhadap kasus besar ini.
Agus mengatakan, aparat kepolisian yang diketahui berjumlah 20 orang yang diduga melakukan penangkapan dan penembakan serta penganiayaan hingga Jalil tewas, terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Indikasi itu berkaitan dengan keputusan yang diambil pemimpin penggerebekan dengan memberi perintah penembakan terhadap Jalil yang sudah dalam kendali aparat.
“Dalam SOP (Standar Operasional Prosedur), polisi dibolehkan menembak tersangka jika mengancam nyawa polisi atau orang lain. Jika Polisi menembak sang tersangka dan tersangka itu tak melakukan perlawanan, apalagi sudah dalam pengendalian aparat, itu sudah terindikasi melakukan pelanggran HAM,” jelasnya.
Menurut dia, dalam melumpuhkan tersangka, anggota kepolisian seharusnya melakukannya sesuai dengan koridor hukum.
“Pertama harus ada tembakan peringatan terlebih dahulu bukan asal langsung tembak-tembak saja. Kedua, ketika tembakan peringatan tetap tak diindahkan, polisi boleh melakukan penembakan. Seperti itu seharusnya. Tapi kan kasus Jalil, tidak seperti itu. Aparat kepolisian dapat terindikasi melakukan pelanggaran HAM, apabila mereka melakukan kekerasan terhadap tersangka yang tidak melawan dan itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Abdul Jalil tewas dalam sel tahanan Polres Kendari, Selasa (7/6). Dari hasil visum, putra dari pasangan Arqam Ali dengan Rahmatia ini meninggal akibat proyektil peluru yang tembus dari betis kirinya hingga terjadi pendarahan.
Polisi menembak Jalil karena dianggap melakukan perlawanan saat ditangkap. Sayangnya, pihak kepolsian belum bisa menjelaskan secara detil bentuk perlawanan yang dilakukan Jalil.
Senada dengan Agus Purwanto, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Hariman Satria SH LLM, juga menyayangkan tindakan yang dilakukan aparat kepolisian hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Hariman, dalam peradilan pidana, oknum polisi yang diduga terlibat sudah bertindak sewenang-wenang atau abuse of power, melanggar UU Kepolisian, KUHAP, UU HAM, konvensi hak-hak sipil dan politik. bahkan melanggar deklarasi universal HAM 1948.
“Polisi mesti menjelaskan secara utuh kronologinya. Itu sudah mirip penculikan dalam KUHP. Itu kejahatan. Kapolda, Kapolres, Kasat Reskrim harus bertanggung jawab dalam kasus ini,” katanya. Karena itu, Hariman menyarankan kepada keluarga korban untuk melapor ke Ombudsman dan Komnas HAM.
Kandidat doktor Universitas Gajah Mada (UGM) ini mendukung langkah LBH Kendari sebagai pendamping keluarga korban yang melaporkan masalah itu ke Propam dan Reserse Kriminal Umum Polda Sultra. Hanya saja, Hariman agak pesimis dengan penegakkan hukum internal kepolisian.
“Kalau menurut saya lapor ke Ombudsman, atau sekalian ke Komnas HAM. Biar tuntas. Jangan terlalu berharap sama penegakkan hukum di internal kepolisian, jangan berharap ada jeruk makan jeruk,” sindir Hariman.
Sejauh ini, pihak keluarga sudah melaporkan masalah ini ke Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, termasuk melapor ke Reserse kriminal (Reskrim) Polda Sultra.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra bidang hukum, Taufan Alam, juga turut menyayangkan dan mengutuk sikap represif polisi yang menghilangkan nyawa orang lain.
“Seyogyannya ketika seorang tersangka berada dalam genggaman polisi, mestinya sudah aman, bukan justru tewas.  Apalagi saat ditangkap yang bersangkutan tak melakukan perlawanan,” jelas Taufan.
Taufan mencontohkan kalaupun almarhum Jalil melakukan perlawanan kepada polisi, perlawanan apa dulu, itu yang perlu dipertanyakan. Jika bentuk perlawanannya tak mengancam seseornag, kata Topan buat apa ditembak.
“Tapi saya  tetap tak percaya, karena saat itu kan Jalil ada dalam pengawasan polisi. Logikanya dia (Jalil red) tidak mungkin melawan kalau sudah ada dalam pengendalian mereka. Kan aneh,” tegas Taufan.
Memang, lanjut Taufan, dalam standar operasional kepolisian dibenarkan jika aparat kepolisian melakukan penembakan ketika seorang tersangka melawan hingga membahayakan nyawa polisi, tapi perlawanan yang dilakukan Abdul Jalil bukan seperti itu. Karena saat ditangkap Jalil kan tak melakukan perlawanan. Dalam kasus ini dia pun  sebagai perwakilan Rakyat, mendesak kepada Pihak Polda Sultra  agar segera menjelaskan kematian Jalil dan segera mengusut kasus tersebut.
“Polda sebaiknya transaparan terkait kematian Jalil. Agar tidak ada asumsi yang berkembang di luar,” ujar Taufan. (p5/b/jie)

To Top