Aktualita

Kejari Unaaha Bidik Lima Calon Tersangka dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Sampara

UNAAHA, BKK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Unaaha membidik dan akan menetapkan lima tersangka dugaan korupsi dalam pembangunan Pasar Higenis di Sampara Kecamatan Sampara Kabupaten Unaaha.

Proyek pembangunan Pasar Higenis Sampara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2015 dengan dana sebesar Rp 10 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya diduga bermasalah. Selain karena bestek konstruksi yang dianggap tidak sesuai, deadline pembangunannya menyebrang ke tahun selanjutnya atau tidak sesuai dengan masa kontrak.

Kepala Kejari Unaaha Saiful Bahri Siregar SH MH mengaku, calon tersangka dugaan korupsi ini berjumlah lima orang. Sebelumnya, kelimanya calon tersangka ini diperiksa oleh Kejari Unaaha sebagai saksi

“Berdasarkan keterangannya, penyidik meyakini kelimanya berpeluang besar menjadi tersangka,” ungkap Saiful, Kamis (9/6).

Sayangnya, Saiful masih enggan menyebutkan nama calon tersangka dimaksud.

Meski begitu, Saiful sedikit memberikan bocoran bahwa yang telah diperiksa sebelumnya adalah sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Konawe dan petinggi perusahaan mitra pemenang tender. Masing-masing, kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan PPSPM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Konawe.

“Kemudian, Direksi Teknik Dinas PU Konawe, Panitia Pengadaan dan WLP yang terdiri atas lima orang. Sementara dari perusahaan, Direktur Pelaksana Lapangan PT Karya Rezki Pembangunan, pelaksana lapangan, serta saksi dari konsultan pengawas dari perusahaan lainnya,” bebernya.

Untuk menetapkan tersangka, saat ini Kejari Unaaha sementara mengumpulkan alat bukti. Termasuk, memeriksa ahli konstruksi untuk mengetahui adanya kesalahan bestek dalam proses pembangunan fisik pasar tersebut.

“Dalam waktu dekat, bakal ditetapkan tersangka. Calonnya, dipastikan lebih dari satu nama tersangka,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Konawe H Alaudin mengaku, proyek pembangunan Pasar Sampara merupakan realisasi dari program kemitraan anggota DPR RI dari perwakilan Sultra.

“Saya kurang tahu siapa orangnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam proses pembangunan pasar ini, realisasi anggaran hanya Rp 9,5 miliar dari total Rp 10 miliar.

“Lima persennya itu konon untuk relokasi pedagang pasar membuat lapak,” sebutnya.

Sejak adanya masalah ini, DPRD bersama Dinasperindagkop Konawe berkonsultasi ke pusat. Hasilnya, pusat menjelaskan bahwa menyangkut dana perbantuan tidak mengikat untuk satu tahun anggaran.

“Bisa bergerak sejak proses berjalan tender selama satu tahun. Misalnya, kalau proses tender April 2015. Maka deadlinenya sampai April 2016,” tuturnya.

Sama halnya dengan pembangunan Pasar Sampara. Sumber persoalannya, kata dia, pihak kontraktor melewati masa deadline. Parahnya, tidak ada upaya perusahaan ini melakukan adendum. Sehingga ini menjadi temuan.

“Yang jelas pembangun pasar ini sudah masuk ke ranah kejaksaan. Kita serahkan saja mereka (Kejari) untuk bekerja profesional,” tuturnya. (cr4/b/pas)

To Top