Beranda

Sudah Satu Bulan APBD Mubar di Meja Gubernur, Belum Disahkan

LAWORO, BKK- Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menyebut, Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 yang tak kunjung disahkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bukan karena bermasalah, tapi karena Nur Alam sedang keluar daerah.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Mubar, Zakaruddin menjelaskan, bila gubernur sudah kembali, Ranperkada RAPBD pasti diteken. “Tidak mungkin dia pergi sampai Lebaran. Jadi, perkada sisa menghitung hari,” ujar Zakaruddin di ruang kerjanya, Rabu (8/6).

Menjawab pertanyaan segelintir orang yang memprediksi Ranperkada RAPBD akan dibatalkan, Zakaruddin menepis argumentasi itu. “Tidak mungkin ditolak. Itu, kan, perintah gubernur. Kita penuhi perintah gubernur, masa ditolak,” jelasnya.

Perkada diajukan pada 9 Mei 2016 lalu sebesar Rp 530 miliar. Hari ini persis satu bulan usianya di meja Nur Alam dan belum juga disahkan menjadi APBD. Sudah 6 bulan pemerintahan Mubar berjalan tanpa APBD.

“Kita sifatnya menunggu. Gubernur masih di luar daerah. Kemungkinan disahkan setelah gubernur ada di tempat,” tambah Zakaruddin.

Apakah ada kemungkinan menyeberang Juli? “Tergantung gubernur. Kalau tiba besok, ya, besok (diteken),” kata Om Jek, sapaan akrabnya. (iis/aha)

To Top