Pengelolaan Pelabuhan Nusantara Perlu Ditinjau Ulang – Berita Kota Kendari
Beranda

Pengelolaan Pelabuhan Nusantara Perlu Ditinjau Ulang

Pelabuhan Nusantara Kendari

Pelabuhan Nusantara Kendari

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari berencana akan melakukan peninjauan ulang (evaluasi) pengelolaan pelabuhan Nusantara.

Pasalnya, sejak pelabuhan ini masuk dalam wilayah Kota Kendari sama sekali tidak memberikan asas manfaat yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari.
“Pelabuhan Nusantara itu berada di wilayah Kota Kendari yang dalam aktivitasnya menggunakan sarana Pemerintah Kota, tetapi sejak awal hingga kini belum ada kontribusinya. Untuk itu, ini perlu kita evaluasi kembali,” terang Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, La Ode Ali Akbar, ditemui di ruangannya, Rabu (8/6).
Meski pengelolaannya dilakukan lembaga fertikal, tetapi kata Ali Akbar, bukan berarti semua dinikmati sendiri dan dilakukan suka-suka. Pemkot juga punya kewenangan atas hal itu, yang diatur dalam Perda pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintah daerah, jadi tidak bisa tidak, harus ada kontribusi.
“Dari dasar aturan ini, seharusnya pihak Pemkot telah melakukan upaya-upaya, karena ada sebagaian hak kita di sana,” terangnya.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kendari, Agus Sutarto ditemui terpisah menjelaskan, tidak adanya PAD yang diperoleh di pelabuhan Nusantara disebabkan pelabuhan tersebut ada sebelum Kota Kendari ada yang juga merupakan bentuk badan usaha dimana pengelolaannya dilakukan BUMN.
“Kita tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan pelabuhan Nusantara, karena itu bukan pelabuhan rakyat dan bukan kewenangan kita,” jelasnya.
Berbeda dengan Dishub, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Kendari, justru telah melakukan penjajakan terhadap PT Pelindo untuk melakukan kerja sama terkait pembagian hasil pengelolaan pelabuhan Nusantara.
“Kami sementara dalam tahapan pengusulan untuk pengajuan kerja sama terkait pembagian hasil pengelolaan pelabuhan. Dimana sesuai dengan aturannya kita mendapatkan 30 persen,” pungkas Kepala Dispenda Kota Kendari, Nahwa Umar ditemui terpisah di ruangannya. (m2/c/jie)

To Top