Parpol Diminta Jangan Usung Cawali Mantan Koruptor – Berita Kota Kendari
Suksesi

Parpol Diminta Jangan Usung Cawali Mantan Koruptor

karikatur-ongkos-pilkadaKENDARI, BKK – Partai politik (parpol) di Kota Kendari yang saat ini sedang melakukan penjaringan calon wali kota diajak agar memilih calon yang bersih dari kasus korupsi. Langkah ini sebagai upaya Parpol ikut menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance).
Ajakan ini digalang lembaga organisasi nonpemerintah (Ornop) yang bergerak di anti korupsi dan demokrasi, Sultra Demo. Melalui sekretarisnya, Aco Rahman Ismail, menegaskan parpol punya tanggungjawab ikut dalam aksi pemberantasan korupsi dengan mengusung calon yang terbebas dari kasus korupsi.
“Parpol harus mencitrakan dirinya sebagai salah satu lembaga yang bersih di masyarakat. Sehingga image yang bersih itu diwujudkan dengan tidak mengusung calon yang pernah terlibat korupsi,” katanya.
Dikatakan Aco yang juga aktivis HMI, walaupun sesuai undang-undang calon yang pernah dipidana diberikan peluang untuk maju, namun secara ideal tentu menjadi preseden buruk jika pernah terpidana korupsi lalu duduk menjadi kepala daerah.
“Korupsi ini adalah penyakit. Korupsi ini adalah kebiasaan buruk yang harus diberantas. Seseorang yang pernah satu kali korupsi dan tidak ketahuan, maka besar peluangnya untuk melakukan untuk yang kedua kalinya, bahkan seterusnya,” katanya.
Menurutnya, harapan masyarakat saat ini adalah walikota dan wakil walikota yang terpilih nantinya adalah personal-personal yang tentunya jauh dari kata korupsi.
Makanya dia juga mengajak masyarakan Kota Kendari agar pada pemilihan nanti untuk meneliti track record para calon, sehingga bisa melahirkan pemimpin yang bersih (clean).
“Periksa trakc recordnya, apakah selama ini dia pernah korupsi, apakah selama ini dia mendukung pemberantasan korupsi lewat organisasi-organisasi yang memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi. Kalau pasangan calon atau salah satu pasangan calon tersebut pernah korupsi, maka tinggalkan dia, jangan pernah memilih orang seperti ini. Karena yakin saja, tidak punya kekuasaan saja dia korupsi apalagi kalau diberikan kekuasaan maka ruang korupsi yang akan terjadi akan lebih besar,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, bahwa sesuai undang-undang Pilkada yang baru diparipurnakan DPR RI mewajibkan seorang mantan napi maju sebagai calon kepala daerah agar mengumumkan ke publik melalui media massa.
“UU ini sangat bagus memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui mana calon pemimpin yang bersih dan bukan,” katanya. (lex)

Click to comment
To Top