Lahan PT WIL Diambil Alih Kemenhut – Berita Kota Kendari
Aktualita

Lahan PT WIL Diambil Alih Kemenhut

hqdefault

KOLAKA, BKK – Setelah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) RI dengan Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa, lahan seluas 210,3 hektare milik PT Waja Inti Lestari (WIL) diambil alih oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia.

Sebelumnya, di masa Bupati Kolaka Buhari Matta, PT WIL mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan nomor 351 Tahun 2010. Pada saat itu, perusahaan tambang nikel ini mulai beroperasi dan menguasai lahan sekitar 210,3 hektare.

Di tengah perjalanan, Buhari Matta tersandung hukum dan dinyatakan bersalah dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan penjualan ore nikel.

Saat Buhari ditahan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka yang dijabat Amir Sahaka mengeluarkan revisi lokasi IUP PT WIL. Dengan SK Nomor 502 Tahun 2013, Amir Sahaka mengeluarkan izin untuk penambangan PT WIL di atas lahan hutan moratorium atau dilarang pemerintah.

SK yang dibuat Amir Sahaka ini, jelas bertentangan dengan aturan bahwa, untuk melakukan eksplorasi di atas hutan lindung, harus ada izin dari Kementerian Kehutanan. Akibat pelanggaran ini, Direktur PT WIL Bachtiar dinyatakan bersalah.

Menanggapi hal ini, ‎Kepala Kejaksaan Kolaka (Kajari) Kolaka Jefferdian,SH, Rabu (8/6) mengungkapkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa, lahan seluas 210,3 hektare yang tertera di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang disetujui Plt Bupati Kolaka Amir Sahaka Nomor 502 tahun 2013, dikembalikan kepada Kementrian Kehutanan RI.

“Kami sudah serahkan berdasarkan berita acara,”kata Kejari.

Ia melanjutkan, pihaknya telah melaksanakan putusan pengadilan berupa basecamp dan ore sebanyak tiga karung yang telah dimusnahkan, meskipun barang bukti di lapangan itu tidak disebutkan dalam putusan. Karena itu, apabila dikemudian hari PT WIL melakukan aktivitas pertambangan di wilayah itu, bukan lagi ranah kejaksaan.

Karena itu, Jefferdian menegaskan bahwa bukan merupakan kapasitas kejaksaan ‎untuk memberikan keterangan, tetapi ada institusi lain yang lebih berkompoten.

“Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh WIL bukan wewenang kejaksaan, tetapi ada yang lebih berkompoten,” kata Jefferdian. (cr3/c/pas)

To Top