Penahanan Ibrahim Sudah Diperpanjang, Salama Wasika Belum Ditahan – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Penahanan Ibrahim Sudah Diperpanjang, Salama Wasika Belum Ditahan

KENDARI, BKK – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah memperpanjang penahanan Ibrahim, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi dana retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bandara Halu Oleo (HO) Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Sultra 2013.
Ibrahim yang tidak lain mantan Kepala Seksi (Kasi) Operasional UPTD Bandara HO dipastikan akan mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari ke depan.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra Sugeng Djoko Susilo SH MH, melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Sultra Rizal SH mengatakan, pelimpahan berkas ke Pegadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari belum bisa dilakukan, karena penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara secara resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sultra.
“Permintaan perpanjangan penahan ke pengadilan, karena kita masih menunggu persiapan barang bukti. Hasil audit kerugian negara secara pasti yang belum ada,” kata Rizal saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/6).
Meskipun hasil resmi belum diterima dari BPK RI, namun beber Rizal, pihaknya sudah mengetahui kisaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tiga tersangka, yakni Samsir, Ibrahim dan Salama Wasika.
“Kalau untuk potensi kerugian yang dilakukan para tersangka itu berkisar Rp 1,9 miliar,” bebernya.
Rizal mengungkapkan, hingga kini ketiga tersangka belum ada yang mengembalikan kerugian negara. Dua orang tersangka telah ditahan, yakni Ibrahim dan Samsir, sementara Salam wasika masih bebas menghirup udara segar.
“Sampai saat ini belum ada yang melakukan pengembalian kerugian negara. Dan untuk soal penahanan memang hanya dua orang (Ibrahim dan Samsir, red) saja yang ditahan. Kalau Salama Wasika belum ditahan, dan untuk tidak ditahannya Salama Wasika, itu merupakan pertimbangan jaksa,” jelasnya.
Diketahui, BPK RI Perwakilan Sultra menemukan kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar. Uang itu merupakan pungutan jasa retribusi penumpang sejak Januari hingga Desember 2013. Dimana, setiap penumpang dikenakan jasa masuk Rp 24 ribu.
Tetapi, ada sebagian uang yang tidak disetor ke kas daerah, sehingga diketahui tidak berimbangnya antara jumlah manifes penumpang dengan jumlah pembayaran retribusi Bandara HO Kendari.
Para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana lima tahun penjara. (p5/c/kas)

Click to comment
To Top