Beranda

Ketua DPRD Sultra Diseret Kasus Penerbitan Koperasi Bermasalah

20150701Ketua_DPRD_Sultra-Abdurahman_SalehKENDARI, BKK – Nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) diseret-seret dalam kasus penerbitan koperasi yang diduga bermasalah secara hukum.

Dalam hearing yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (7/6), pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nusantara Kendari Koperasi Karya Bahari, terlibat perdebatan alot dan menegangkan dengan pihak Pemprov Sultra.

Jumadil Genda selaku perwakilan TKBM Koperasi Karya Bahari mengaku, penerbitan Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Bangsa Mandiri difasilitasi oleh Abdurrahman Saleh. Hal itu, kata Jumadil terungkap dalam pertemuan sebelumnya.

“Ketua DPRD bilang di hadapan saya bersama teman-teman bahwa dia adalah perancang terbentuknya KSU Tunas Bangsa Mandiri. Waktu itu, dia inginkan, setiap satu kapal yang urus adalah satu TKBM,” terang Jumadil menirukan pembincaraannya dengan Abdurrahman Saleh.

Menurut Jumadil, langkah yang dilakukan oleh Ketua DPRD Sultra itu sangat keliru. Sebab, bertentangan dengan UU Koperasi dan keputusan tiga dirjen dan deputi beberapa waktu lalu. Dalam aturannya, sebut dia, dalam satu kawasan pelabuhan tidak boleh didirikan lebih dari satu koperasi TKBM.

“Namanya satu kawasan itu, tidak boleh ada koperasi lain. Ketua DPRD Sultra ini telah nyata melanggar ketentuan yang ada,” tekannya.

Oleh Jumadil, pernyataan Rahman sarat dengan politis. Sebab, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini pernah mengatakan bahwa, menerbitkan KSU Tunas Bangsa Mandiri ini karena TKBM tidak memilihnya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu.

“Saya dan teman-teman yang lain saksikan langsung pernyataan itu,” ungkapnya.

Selain itu, pengesahan koperasi oleh Dinas Koperasi Provinsi Sultra telah melangkahi kewenangan dari UU. Sebab, TKBM yang tergabung dalam KSU Tunas Bangsa Mandiri ini mayoritas dari warga di dalam Kota Kendari, seperti Bungkutoko, Kasilampe dan Nambo.

“Sehingga, tidak ada pekerja dari luar Kota Kendari. Ini seharusnya merupakan kewenangan Dinas Koperasi Kota Kendari. Bukan Provinsi Sultra,” ujarnya.

Menanggapi tudingan TKBM, La Ode Andi Pili terbilang santai menjawab nada kritik yang mengarah kepadanya. Menurut Andi Pili. adanya KSU Tunas Bangsa Mandiri ini hanya persoalan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

“Ini hanya soal pengesahan akta pendirian KSU Tunas Bangsa Mandiri. Tidak ada masalah sebenarnya,” ungkapnya.

Adanya ancaman bahwa KSU ini akan menguasai lahan TKBM Koperasi Karya Bahari, Andi Pili, membantahnya. Meski begitu, Andi Pili mengakui bahwa dirinya tidak pernah memverifikasi nama-nama warga yang tergabung dalam KSU Tunas Bangsa Mandiri tersebut.

Atas pernyataan Andi Pili, Jumadil menganggap, sudah ada konspirasi antara pemerintah dan Ketua DPRD Sultra. Sebab, sudah jelas bahwa Pemprov Sultra tidak berhak mengesahkan koperasi yang pekerjanya berdomisili di Kendari.

Harusnya, kata dia, yang sahkan koperasi itu adalah Dinas Koperasi Pemkot Kendari.

Pernyataan Jumadil ini, dikuatkan dengan pendapat Kepala Dinas Koperasi Kota Kendari Frans Lakarama. Menurut dia, bila semua TKBM berasal dari Kota Kendari, maka yang berhak mensahkan adalah pihaknya.

“Lain soal, kalau pekerjanya di lintas kabupaten. Maka itu menjadi kewenangan provinsi,” ungkapnya.

Mengahi perdebatan itu, Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata berharap ada pembicaraan lanjutan untuk menuntaskan masalah ini. Ia berharap, TKBM yang ada di sekitar Pelabuhan Nusantara atau pun warga yang ada di Pelabuhan Kontainer Bungkutoko tidak dirugikan.

“Yang penting, semua bisa bekerja. Kita upayakan secepatnya ada solusi yang kita capai,” tuturnya. (pas/jie)

To Top