26 Desa di Konut Dibentuk Tanpa Payung Hukum, Ilegal? – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

26 Desa di Konut Dibentuk Tanpa Payung Hukum, Ilegal?

WANGGUDU, BKK – Sebanyak 26 desa di Kabupaten Konawe Utara (Konut) diduga dibentuk secara ilegal. Puluhan desa yang devinitif tahun 2015 lalu ini dibentuk tanpa dasar hukum baik itu Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan bupati (Perbup). Padahal beberapa desa diantaranya telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Selasa (7/6), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Konut, Tasman Tabara membenarkan belum adanya Perda atau Perbup yang melandasi pembentukan ke-26 desa tersebut.

Menurutnya, pihaknya hingga kini sama sekali belum mengantongi payung hukum pembentukan desa itu. Bagian hukum pun tak pernah melakukan penomoran Perda.

“Tidak di sini, kalau memang produknya Perda, pasti kami yang memberikan nomor Perda. Karena syarat resmi suatu Perda harus terlebih dahulu tercatat dalam lembaran daerah,” katanya.

Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konut ini melanjutkan, saat ini Bagian Hukum hanya memegang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2015 mengenai pembentukan desa persiapan pada tahun 2015. Sementara Perda sama sekali belum ada di Lembaran daerah.

“Kalau Perda pembentukan sama sekali tidak ada. Kita tidak tahu karena teknisnya adalah BPMD Konut. Apalagi ditahun lalu pada saat pembentukan, posisi Kabag Hukum bukan saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tasman mengatakan berdasarkan hasil konfirmasinya ke kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Alpian, dasar pembentukan 26 desa tersebut menggunakan produk hukum lama.

“Saya sudah telpon, katanya produk hukum yang digunakan adalah Perda Nomor 3 Perda Tahun 2010 tentang pembentukan desa dalam wilayah kabupaten konawe Utara. Disahkan dalam Lembaran daerah kabupaten konut Tahun 2010 Nomor 12,” ungkap Tasman.

Terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Konut, Ahmad yang pernah dikonfirmasi mengatakan, jika dirinya tak mengetahui Perda yang digunakan dalam Pembentukan desa itu. Dirinyapun terkesan tak memahami tentang dasar hukum itu. “Saya tidak tahu Perda itu, nomor berapa karena pak Kadis sendiri yang pegang. Kita tidak pernah lihat itu,” akunya. (k7/c/jie)

Click to comment
To Top