Pemkab Bombana Apresiasi Ombudsman – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Pemkab Bombana Apresiasi Ombudsman

Dalam Mengevaluasi Sistem Pelayanan Publik di Bombana

RUMBIA, BKK – Upaya pihak Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah berkait sistem pelayanan publik di Kabupaten Bombana diapresiasi oleh pemerintah setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, H Burhanuddin A HS Noy, akhir pekan lalu, menyatakan, sistem pelayanan prima terkait proses pelayanan publik di Kabupaten Bombana harus dilakukan guna mewujudkan misi Pemkab setempat yakni mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Walau begitu, dirinya menyadari jika Pemkab Bombana belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan berbagai pihak akibat keterbatasan sejumlah fasilitas pendukung dalam proses pelayanan.

Pemkab Bombana, kata mantan Kadis Perhubungan (Kadishub) Sultra ini, juga telah melakukan berbagai langkah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Pemkab Bombana sangat mengapresiasi kinerja Ombudsman yang telah melakukan evaluasi di Pemkab Bombana. Kami berharap proses pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara objektif dan profesional,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat kepada semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait dengan pelayanan publik untuk segera memperbaiki sistem pelayanan terhadap publik.

“Sistem pelayanan publik ini sudah kita lakukan jauh sebelumnya. Kalau memang pada tahun 2015 sistem pelayanan publik Bombana masuk kategori zona merah, maka masalah ini segera kami perbaiki dan hal ini sudah saya sampaikan ke pihak Ombudsman kemarin,” ungkapnya.

Sehingga, pangamatan pihak Ombudsman Sultra terkait pelayanan publik yang terkesan buruk karena hanya melihat beberapa orang PNS saat berada di kantor bupati setempat saja tidaklah seperti apa yang sesungguhnya terjadi.

“Kalau di tahun 2015 kemarin kita masuk kategori zona merah, maka tahun ini kita harus masuk dalam kategori zona kuning, bila perlu langsung masuk kategori zona hijau. Pemkab Bombana bertekad untuk melakukan pelayanan publik secara optimal.,” tukasnya.

Menyinggung soal ketidakberhasilan ketua Ombudsman Sultra Aksah menemui bupati Bombana H Tafdil SE MM dalam agenda pengamatan kinerja pemerintah setempat belum lama ini, Burhanuddin mengatakan, orang nomor satu di Bombana tersebut sedang mengikuti agenda pemerintahan di luar kantor.

“Saat pihak Ombudsman turun melakukan monitoring, bupati sedang ada tugas lain di luar kantor, jadi mereka hanya bisa menemui saya. Untuk rencana pemanggilan bupati oleh pihak Ombudsman, saya pikir itu bukan masalah sepanjang berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” tukasnya. (cr2/c/jie)

To Top