PPK dan PPS Bermasalah Tak Akan Diloloskan – Berita Kota Kendari
Beranda

PPK dan PPS Bermasalah Tak Akan Diloloskan

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari akan menyeleksi secara ketat penyelenggara add hock untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Ketua Divisi Logistik dan Umum KPU Kota Kendari Abdul Wahid Daming mengatakan, untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) harus memenuhi syarat tertentu.

“Kalau memiliki track record yang tidak baik di pemilu sebelumnya, kita akan pertimbangkan untuk diloloskan. Nanti, kita akan minta tanggapan masyarakat tentang PPK dan PPS ini,” tegas Wahid Daming ditemui di gedung KPU Kota Kendari, Senin (30/5).

Bila ada anggota PPK ada PPS yang dianggap masih layak, kemungkinan masih akan dipakai lagi. Namun, hal ini kata dia, masih menunggu keputusan dari KPU RI tentang aturan bahwa PPK atau PPS sudah tidak bisa lagi menyelenggarakan pilkada bila sudah dua kali ikut melaksanakan.

Masih kata Wahid, batas usia untuk PPK dan PPS minimal 25 tahun serta memiliki pengetahuan tentang kepemiliaun, menguasai wilayah kerjanya dan memiliki pengalaman tentang kepemiluan sebelumnya.

Wahid menyebut, perekrutan badan add hock akan dilaksanakan dalam dua tahapan. Pertama, perekrutan PPK dan PPS akan dimulai antara 21 Juni sampai 20 Juli 2016.

“Pada 20 Juli itu, mereka sudah dilantik,” katanya.

Kedua, tahapan perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan dilaksanakan pada 15 November 2016 sampai 14 Januari 2017.

“Untuk perekrutan PPK dan PPS ini, kita akan mulai dengan proses pengumuman sekitar 20 Juni 2016. Setelah pengumuman, kita menunggu proses pendaftaran serta pengecekan administrasinya,” paparnya.

Khusus tes tertulis, kata dia, pihaknya akan menyeleksi secara ketat.

“Tes tertulis kemungkinan bulan puasa. Setelah itu, kita akan tentukan 10 terbaik untuk wawancara masuk lima besar anggota PPK,” sebutnya

Untuk kerja, PPK dan PPS, sebut Wahid, diperkirakan antara delapan sampai 12 bulan. Seluruh kebutuhan kegiatan mereka, akan ditanggung melalui anggaran KPU yang diperoleh dari dana hibah pilkada.

“Semua kegiatan akan ditanggung termasuk honor mereka,” tuturnya. (pas/jie)

Click to comment
To Top