Mantan Sekretaris KPU Konawe Divonis Empat Tahun Penjara – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Mantan Sekretaris KPU Konawe Divonis Empat Tahun Penjara

Mantan Sekretaris KPU Konawe Divonis Empat Tahun Penjara

Mantan Sekretaris KPU Konawe Divonis Empat Tahun Penjara

Putusan Hakim Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa
KENDARI, BKK – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Aryanto Haebah. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Unaaha.
Dalam sidang yang digelar, Senin (30/5) ini, Aryanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013.
Selain pidana penjara, Aryanto juga dibebani membayar denda Rp 200 juta, dan bisa diganti dengan hukuman badan (subsider) selama dua tahun penjara, serta dibebankan membayar denda 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Sidang perkara ini dipimpin Kusdarwanto didampingi Arwana dan Purwanto S Abdulah. Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukumnya, Risal Akman.
“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aryanto dengan hukuman empat tahun penjara,” ujar hakim ketua Kusdarwanto.
Mendengar putusan majelis hakim, terdakwa bersama penasihat hukumnya masih pikir-pikir untuk melakukan banding.
Ditemui usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Risal Akman mengatakan, putusan mejelis hakim tersebut tidak rasional. Menurut dia, dalam mengeluarkan putusan terhadap kliennya, majelis hakim tidak berpatokan pada fakta hukum.
Pasalnya, sebut Risal, kliennya tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya sebatas kelalaian jabatan saat menjabat sebagai kuasa pengguna anggara (KPA).
“Dasar hakim memutuskan klien saya mengganti kerugian negara sebesar Rp 200 juta itu apa?. Seharusnya, hakim dalam memutuskan perkara ini harus melihat fakta persidangan, tetapi hakim tidak melihat itu. Fakta persidangan sudah terungkap kan jelas, bahwa uang yang dinikmati klien saya, itu hanya sebesar Rp 10 juta, tetapi uang tersebut bersifat pinjaman dan buktinya ada kok,” ujar Risal dengan nada kecewa.
Selain itu, jelas dia, saat persidangan terdakwa lain, yakni Sahiudin mengakui mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Aryanto.
“Dalam persidangan sebelumnya kan sudah jelas siapa yang menggunakan uang tersebut. Terungkap, kalau uang pengeluaran dilakukan oleh Sahiudin bukan Aryanto, dan itu tanpa sepengetahuan Aryanto,” ungkapnya.
Risal membeberkan, saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggra (Sultra) yang dihadirkan dalam persidangan tidak bisa membuktikan seberapa besar kerugian negara akibat dari kelakukan kliennya.
“Dari hasil kesaksian ahli BPK yang dihadirkan dalam persidangan, ahli tidak bisa membuktikan dan menjelaskan berapa jumlah kerugian negara yang dilakukan klien saya Aryanto,” pungkasnya.
Diketahui, JPU Kejari Unaah Iwan Sofian SH menuntut Aryanto dengan lima tahun penjara. Selain pidana penjara, Aryanto juga dibebani membayar denda Rp 500 juta subsider selama lima bulan penjara.
JPU membebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 52 juta, dan subsider 3,5 tahun penjara.
Menurut Iwan Sofian SH, tuntutan lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakawa, karena turut bertanggung jawab melakukan dalam penyelewengan dana senilai Rp 1,6 miliar saat menjabat Seretaris KPU Konawe. (p5/b/kas)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top