Mahasiswa Tuntut TNI Ambil Alih Pengamanan – Berita Kota Kendari
Suksesi

Mahasiswa Tuntut TNI Ambil Alih Pengamanan

Puluhan mahasiswa saat berdialog dengan Danrem Haluoleo beserta jajarannya mengenai permintaan pengamanan PSU di Kabupaten Muna. (Pandi/BKK)

Puluhan mahasiswa saat berdialog dengan Danrem Haluoleo beserta jajarannya mengenai permintaan pengamanan PSU di Kabupaten Muna. (Pandi/BKK)

KENDARI, BKK– Situasi di Muna yang terus dilanda konflik mulai menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian. TNI pun diminta segera mengambil alih kendali keamanan.

Permintaan agar TNI mengambil alih keamanan di Muna itu disuarakan oleh Front Mahasiswa Pemerhati Pilkada Indonesia (Formappi), saat menggelar aksi damai di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 143 Haluoleo Kendari, Senin (30/5).
Mereka menuntut agar TNI yang langsung turun mengamankan Kabupaten Muna, khususnya di masa Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid dua Pilkada Muna. “Kami meminta kepada TNI untuk membantu secara aktif pengamanan PSU jilid dua di Kabupaten Muna,” kata koordinator aksi, Ardin Ngkolalo saat berdialog dengan Komandan Korem (Danrem) 143 Haluoleo Kolonel CZI Rido Hermawan, Senin (30/5).
Menurut Ardin, banyak alasan kenapa pihaknya menuntut TNI mengambil alih pengamanan tersebut. Pertama, diduga kuat ada keterlibatan oknum kepolisian yang bermain, sesuai dengan hasil sidang sengketa Pilkada Muna di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua, lambatnya proses penyelesaian hukum dalam kasus pembusuran masyarakat di Kecamatan Bone, kasus pengancaman masyarakat di Kelurahan Raha 1, pembakaran rumah, pembakaran mobil hingga menyebarnya propaganda yang menjadi biang konflik di tengah masyarakat.
Ketiga, tidak ada ketegasan dan kejelasan terhadap kasus-kasus tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada Muna. “Sehingga, dengan kejadian-kejadian itu, masyarakat mulai resah dan tidak nyaman hidup,” bebernya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Ardin khawatir masyarakat sudah mulai hilang kepercayaan terhadap aparat kepolisian. “Kejadian-kejadian seperti itu harusnya sejak dini diantisipasi. Apa gunanya intelejen polisi padahal pelaku dan otak-otaknya di Muna sana sudah diketahui. Harusnya, polisi sejak awal mengantisipasinya,” katanya.
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, polisi harus membuktikan mampu menjalankan tugasnya sesuai amanat negara, yakni menjamin keamanan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Danrem 143 Haluoleo mengapresiasi tuntutan mahasiswa tersebut. Dia menilai gerakan mahasiswa ini sebagai bentuk kepedulian terhadap daerahnya.
Namun posisi TNI dalam pengamanan sebuah daerah, sudah ada prosedurnya. Dalam hal ini, TNI baru bisa mengerahkan kekuatan yang diperlukan jika polisi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna yang meminta.
“Kalau diminta, kita akan turun,” terang Kolonel Rido.
Hanya saja sejauh ini belum ada permintaan bantuan. Walau begitu, Danrem menyatakan sudah menyiapkan langkah strategis untuk kepada para jajarannya.
Pertama, seluruh instansi TNI, pangkalannya harus menjadi zona aman dan zona netral bagi masyarakat. “Jadi, siapa pun yang merasa tertekan dan terancam bahaya, dimohon untuk masuk wilayah pangkalan TNI karena itu masuk tanggungjawab kita,” paparnya.
Kedua, Dandim Muna sudah berkoordinasi dengan Pemda dan Polri untuk patroli bersama mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. “Ketiga, TNI berpendapat bahwa kegiatan pencegahan lebih baik mengatasi kegiatan sifatnya rusuh,” paparnya.
Terakhir, Rido menegaskan seluruh jajarannya agar netral. Jika ada dari aparatnya diduga tidak netral, Rido tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi tegas. “Kalau ada laporan melanggar, maka akan dicopot dari jabatannya,” tegasnya.
“Siapa pun yang terpilih adalah yang terbaik bagi masyarakat. Yang terpenting, jangan korbankan masyarakat untuk sebuah kedudukan. Saya juga imbau kepada masyarakat jangan terprovokasi dengan keadaan karena damai itu indah,” tuturnya. (pas/aha)

To Top