Kinerja SKPD di Konawe Belum Maksimal – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Kinerja SKPD di Konawe Belum Maksimal

UNAAHA, BKK – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe berkesimpulan menerima Laporan Keterangan Peratanggungjawaban (LKPj) Bupati Konawe tahun anggaran 2015. Sidang dipimpin Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara, di ruang paripurna, Senin (30/5).

Meski menerima LKPJ itu, namun Pansus tetap melakukan koreksi yang kemudian menjadi rekomendasi perbaikan di tahun anggaran mendatang kepada pihak eksekutif. Salah satunya soal kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum maksimal mendukung percepatan pembangunan, utamanya dalam bidang perencanan kinerja pada masing-masing instansi.

Sehingga perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM agar supaya percepatan pembangunan sesuai visi-misi perisai dapat terwujud maksimal.

Ketua Pansus, HJ Husnia Nuhung Makati, mengatakan, belum optimalnya kinerja SKPD tersebut bermuara pada pencapaian yang tidak sesuai target dan menurunnya kualitas kerja di masing-masing instansi.

Menuru tdia, tolok ukur tidak maskimalnya kinerja SKPD dapat dilihat dari kurang terincinya hasil pelaporan penyelenggaraan keuangan, seperti pelaksanaan dana perbantuan APBN yang dituangkan dalam APBD. Seharusnya punya lampiran khusus. Sehingga tidak ada tolak ukur soal pencapaian 100 persen.

“Kedepan idealnya menyampaikan secara khusus dan lengkap,” pintanya. Sehingga pansus merekomendasikan kepada Pemkab untuk melakukan rotasi atau penyegaran sesuai mekanisme perundang-undangan.

Selain itu, pansus menilai, Pemkab Konawe belum secara konprehensif melakukan maksimalisasi penggunaan dan pengelolaan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.

Sementara itu, Wakil Bupati Konawe, Parinringi mengatakan, kinerja SKPD tetap akan menjadi perhatian serius pimpinan daerah. Dan rekomendasi tersebut akan menjadi dasar evaluasi untuk melakukan pembinaan bahkan rotasi nanti.

“Pak Bupati bersama saya masih terus berkomitmen dari tahun ke tahun mengevaluasi kinerja SKPD. Dan rekomendasi soal kinerja SKPD yang tidak sesuai harapan masyarakat tetap akan menjadi syarat kita kedepan melakukan perbaikan,” katanya.

Soal rotasi, kata Parinringi, itu kewenangan Bupati. “Mungkin secara administrasi sudah dituntaskan namun dalam pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal. Dan itu memang kewenangan DPRD menilai karena secara tupoksi sebagai pengawas kebijakan,” tambahnya.

Ia mengakui, masih banyak kerja yang masih perlu dibenahi. Dan untuk SKPD yang dianggap belum maksimal tentunya, lanjut dia, ada sanski administrasi. “Kita serahkan ke Baperjakat,”tuturnya.

“Insallah sebelum ramadhan kita sudah lakukan evaluasi. Dan rekomendasi ini juga akan menjadi acuan rotasi. Kalau agendanya tergantung pak Bupati,”jelasnya. (cr4/b/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top