Kejari Akan Hentikan Kasus Korupsi PPA-PKH Disnakertrans – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kejari Akan Hentikan Kasus Korupsi PPA-PKH Disnakertrans

KENDARI, BKK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari akan menghentikan kasus dugaan korupsi program pengurangan pekerja anak dan program keluarga harapan (PPA-PKH) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kendari 2015.
“Kasusnya kelihatannya akan kami hentikan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendari Andi Rumpang SH MH, memalui kepala seksi intelijen (kasintel) Indra, Senin (30/5).
Alasannya, kata Indra, bukti-bukti untuk meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan tidak cukup. Selain itu, laporan pertanggungjawaban (LPJ)yang diminta jaksa kepada sejumlah saksi, juga terpenuhi.
Indra mengungkapkan, hasil penyelidikan, kepala seksi pidana khusus (kasipidsus) beranggapan besaran anggaran yang ada dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tidak ditemukan penyimpangan. Dimana, sebut dia, anggaran sebesar Rp 450 juta yang digelontorkan untuk PPA-PKH, itu sudah termasuk honor panitia.
Dikatakan, saat melakukan pemeriksaan terhadap bendahara, penyidik telah mendapatkan sejumlah bukti kuitansi LPJ, uang yang diperuntukan kepada 90 orang anak se-Kota Kendari sudah dianggap sesuai.
Artinya menurut jaksa, kecil kemungkinan terjadi indikasi korupsi di Disnakertrans Kota Kendari. Apalagi, beberapa arsip yang diminta tak ada yang kurang, dan sudah dikroscek semuanya lengkap. Kelihatannya begitu (lengkap, red),” jelasnya meyakinkan.
Indra membeberkan, dalam petunjuk tehknis (juknis) penyelenggaraan kegiatan sudah terlihat peruntukan dan besaran anggarannya yang dibagi ke masing-masing anak serta honor panitia sudah sesuai.
“Anak menerima sekian, dan juga honor panitia penyelenggara sekian. Adapun untuk beberapa item berupa anggaran-anggaran yang terserap pada tahap-tahap  pendidikan terahadap anak dan khusus sewa  rumah singgah (selter), juga terlaksana secara prosedural dan sudah ada LPJ-nya masing-masing jadi tidak mungkin fiktif,” jelas Indra.
“Semuanya sudah dikroscek. Hasilnya tinggal didiskusikan, kemungkinan kita akan tutup kasusnya,” tambahnya.
Diketahui, dalam kasus ini penyidik Kejari Kendari telah memeriksa beberapa saksi. Di antaranya, Kadisnakertrans Kota Kendari Hamsir Majid dan bendahara disnakertrans Hj Asnia.
Kasus ini bergulir sejak adanya laporan masyrakat sejak beberapa bulan lalu. Dalam laporan menjelaskan, kegiatan PPA-PKH yang dilakukan Disnaketrans Kota Kendari  2015 dinilai ada penyimpangan.
Bentuk penyimpangannya berupa penyerapan anggaran yang diduga tak sesuai dengan juknis. Anggaran sekitar Rp 450 juta, kuat diduga lebih banyak diperuntukan kepada  panitia pengawas kegiatannya. (p5/c/kas)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top