Lingkar Sultra

Penjualan Ore PT WIL Dipertanyakan

Aktivitas PT Waja Inti Lestari (WIL) melakukan pemuatan ore untuk dijual di Sulteng yang mendapat sorotan dari LSM.

Aktivitas PT Waja Inti Lestari (WIL) melakukan pemuatan ore untuk dijual di Sulteng yang mendapat sorotan dari LSM.

KOLAKA, BKK – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra mempertanyakan legalitas penjual ore PT Waja Inti Lestari (PT WIL) di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP), seluas 210,3 hektare yang dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

“Saya mempertanyakan dimana legalitas penjualan ore di PT WIL, sebab sepengetahuan saya kawasan pertambangan itu bermasalah dan dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ” kata Herman Syahruddin, Minggu (29/5).

Ketua forum lintas LSM Kolaka ini mengungkapkan, saat tambang booming, direktur Cabang PT WIL di Kolaka, Syamsul Bachtiar beserta tiga perusahaan Joint Operational (JO) nya terkait kasus penambangan “Illegal” dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang masuk sebagai moratorium, sebagaimana hasil penataan ulang titik koordinat ke Desa Muara Lapaopao, Babarina sesuai IUP Nomor 502 tahun 2013 yang dikeluarkan mantan Plt Bupati Amir Sahaka.

“Sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keempatnya terbukti bersalah. Dimana direkturnya divonis kurungan penjara selama empat tahun penjara. Begitupun perusahaan JO-nya masing-masing mendapat vonis penjara 3,6 tahun dan 2,6 tahun,” ungkapnya.

Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, sebab dinilai aneh perusahaan yang sebelumnya terkait kasus hukum dan terbukti bersalah karena merambah hutan moratorium, justru diberikan izin menambang lagi hingga pengapalan dan penjualan Ore.

Karena itu, Herman berjanji akan membedah putusan pengadilan mantan Direktur Cabang PT WIL beserta Direktur Perusahan JO-nya yang divonis bersalah menambang di lokasi IUP PT WIL dalam yang kesemuanya masuk dalam kawasan hutan moratorium, sebab mereka diberikan hukuman yang sangat berat. Jika nantinya ditemukan kejanggalan dalam putusan hukumnya, Lider akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kapolri.

“Saya menduga keras adanya suatu persekongkolan jahat hingga PT WIL beroperasi kembali serta mendapatkan izin penambangan dan pengapalan serta penjualan ore lintas propinsi,” tegas Herman. (cr3/c/jie)

To Top