Hariman Satria: Bupati dan Ketua DPRD Bombana Layak Jadi Tersangka – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Hariman Satria: Bupati dan Ketua DPRD Bombana Layak Jadi Tersangka

Hariman Satria

Hariman Satria

KENDARI, BKK – Bupati Bombana H Tafdil SE MM layak dijadikan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Satu (K-1) dan K-2 Kabupaten Bombana 2013.
Nama lain juga yang layak “dilantik” jadi tersangka adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana Andi Firman.

Demikian diungkapkan pengamat hukum pidana Hariman Satria SH LLM. Menurut dia, jika dalam fakta persidangan disebut ada keterlibatan bupati dan ketua DPRD dalam kasus gratifikasi maka keduanya layak dijadikan tersangka.

Jika fakta persidangan mengatakan ada keterlibatan Bupati Bombana dan Ketua DPRD Bombana, sehingga itu sudah layak kedunya ditetapkan sebagai tersangka. Bukti apa lagi yang harus dicari,” kata Hariman, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (29/5).

Apa lagi, sambung dia, uang sudah dikumpulkan sebagai alat bukti, kemudian ada pernyataan dua terpidana dalam persidangan.

“Kalau fakta persidangan menyebut mereka (Tafdil dan Andi Firman, red) maka saya pikir itu sudah dua alat bukti cukup, jadi tidak ada alasan untuk tidak menetapkan mereka sebagai sebagai tersangka. Bahwa saya bilang, kalau tidak ditetapkan sebagai tersangka itu lelet penyidiknya,” tandasnya.

Hariman menuturkan, siapapun yang berada dalam perkara itu, entah itu Ketua DPRD Bombana, Bupati Bombana atau pihak yang lain harus ditetapkan sebagai tersangka.

“Karena kan prinsipanya kita ini equality before the law (persamaan di muka hukum), demikian satu orang berbuat dan berbuat bersama-sama maka semua harus menanggung akibatnya, resikonya. Kalau dua orang sudah dipidana maka yang lain harus diproses hukum, tidak adil namanya yang satu diproses hukum yang satu tidak diproses,” kata mahasiswa doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

“Saya pikir pihak kejaksaan dan kepolisian jangan mempertontonkan penegakan hukum yang tidak benar, yang diskriminatif. Ketika yang lain sudah divonis, sementara ketua DPRD dan bupati belum diproses,” tambahnya.

Masih kata Hariman, dirinya sudah mengungkapkan sejak awal, bahwa tidak mungkin seorang Muh Ridwan yang kala itu menjabat Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Bombana, bertindak di luar wewenangnya tanpa diketahui atasanyannya, yakni bupati.

“Itu tidak mungkin. Kenapa saya tau persis, karena dipemerintahan daerah itu ada yang disebut dengan pengawasan melekat. Kepala BKD itu bertanggung jwab kepada atasannya, sehingga dia (Muh Ridwan, red) tidak mungkin bertindak di luar perintah atasannya,” jelasnya.

Mantan Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini menerangkan, untuk menersangkakan kedua pejabat Bombana tersebut caranya cukup sederhana, yakni jaksa penuntut umum (JPU) tinggal menyurati penyidik kepolisian untuk memanggil Tafdil dan Andi Firman yang disebut dalam fakta persidangan, agar menjalani pemeriksaan.

Mengenai bukti-bukti, itu tugas penyidik. Dan menurutnya uang dan fakta dipersidangan bisa dijadikan alat bukti, karena yang diakui dalam fakta persidangan itu yang diucapkan terdakwa atau saksi.

“Fakta persidangan ternyata diketahui oleh bupati, berarti itu alat bukti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pokoknya bupati maupun ketua DPRD mutlat jadi tersangka,” pungkas Hariman.

Diketahui, penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan kembali melakukan penyelidikan setelah mendaptakan beberapa keterangan dalam fakta persidangan dua terpidana, yakni mantan Kepala BKD Bombana Muh Ridwan dan oknum pegawai pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Poltak Tambunan.
Muh Ridwan menyebut Bupati Bombana terlibat dalam kasus ini, sebab saat melakukan pungutan uang terhadap sejumlah CPNS, itu diketahui dan setujui oleh Tafdil.

Bukan hanya itu, dari pengakuan Muh Ridwan, Tafdil pernah terlibat pertemuan untuk dengan Poltak Tambunan disalah satu tempat di Jakarta, guna membahas pembahan kuota CPNS K-2 Bombana. Itu pula diakui oleh Poltak Tambunan dalam persidangan.

Sementara untuk Ketua DPRD Bombana disebut sebagai pengumpul uang senilai Rp 400 juta dari CPNSD Bombana dan diberikan kepada Muh Ridwan. (kas)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top