Tiga Terdakwa Korupsi LPMP Dituntut 1,5 Tahun Penjara – Berita Kota Kendari
Pendidikan

Tiga Terdakwa Korupsi LPMP Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Tiga terdakwa korupsi di LPMP Sultra, yakni Paramita, Aliha, dan La Ngkolu saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari. (FOTO:RUDY/BKK)

Tiga terdakwa korupsi di LPMP Sultra, yakni Paramita, Aliha, dan La Ngkolu saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari. (FOTO:RUDY/BKK)

KENDARI, BKK – Tiga terdakwa korupsi anggaran kegiatan pelatihan peningkatan mutu pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) dituntut selama 1,5 tahun penjara. Ketiganya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) Aliha, ketua panitia lelang La Ngkolu, dan kepala subbagian (kasubag) umum Paramita.
Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari Herlina SH, di depan majelis hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari, Kamis (26/5).
Selain hukuman penjara, ketiga terdakwa juga dibebani membayar denda Rp 50 juta, dan bisa diganti dengan hukuman badan (subsider) selama empat bulan penjara.
JPU tidak membebankan tiga terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara, karena sebelum persidangan mereka telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 290 juta. Kini sisa kerugian negara sebesar Rp 182, dan sisa itu akan dibebankan kepada tersangka lain yaitu Prof Hanna.
Sidang perkara ini dipimpin majelis hakim Arwana didampingi Kusdarwanto, dan Irmayanti. Dalam sidang ini terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Arifai SH MH.
Dalam dakwaannya Herlina SH, menuntut ketiga terdakwa dengan penjara 1,5 tahun penjara, karena dinilai ketiganya harus bertanggung jawab dalam penyelewengan dana senilai Rp 472 juta.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dapat, sehingga merugikan keuangan negara,” katanya, saat membacakan dakwaannya.
“Terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair,” tambah Herlina.
Masih dalam isi tuntutan JPU,, ketiga terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 472 juta yang diperoleh dari perhitungan kerugian negara yang terdiri pada beberapa item kegiatan yakni, pengadaan konsumsi kurikulum 2013 sebesar Rp 211 juta, pengadaan sertifikat peserta diklat kurikulum 2013 sebesar Rp 107 juta, serta pengadaan modul dan bahan diklat kurikulum 2013 sebesar Rp 153 juta. (p5/b/kas)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top