Lingkar Sultra

Paripurna LKPj Bupati Konawe Diwarnai Walk Out

UNAAHA, BKK – Dua fraksi DPRD Konawe, yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahterah (PKS) memutuskan keluar pada sidang paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe tahun anggaran 2015 yang digelar Kamis. (26/5).

Sebelumnya dua fraksi ini mengkritik ketidakhadiran Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan Wakil Bupati Parinringi pada paripurna tersebut. Dan hanya mengutus Sekda, H Ridwan Lamaroa untuk membacakan LKPj tersebut. Meski demikian paripurna tersebut tetap dilanjutkan.

Ini bermula dari interupsi Wakil Ketua I, Rusdianto, yang menganggap keharusan bupati dan wakil bupati hadir paripurna ini. Karena kapasitasnya sebagai kuasa pengguna APBD 2015.

“Pembacaan dan penyerahan LKPJ sangat tidak elegan jika dibacakan oleh Sekda. Sehingga saya meminta paripurna ini untuk ditunda. Seraya menunggu kedua pimpinan daerah ini hadir,” jelasnya.

Menurutnya, perlu ada etika untuk saling menghargai antara eksekutif dan legislatif. Karena dalam beberapa kali sidang paripurna bupati secara khusus enggan menghadiri rapat terbuka tersebut.

Sementara Sekda, H Ridwan Lamaroa menanggapi, ketidakhadiran bupati dan wakil bupati Konawe pada kesempatan kali ini memiliki alasan jelas.
Bahwa Bupati, Kery Saiful Konggoasa sedang ke luar daerah dalam agenda mengikuti Rekernas PAN di Jakarta. Sedangkan Wakil Bupati Konawe, Parinringi sedang pula menghadiri pertemuan yang masih dalam agenda dinas dan tidak bisa diwakili.

“Sehingga saya diberikan mandat untuk mewakili birokrasi menyerahkan LKPj ini. Dan untuk keputusan ini saya menyerahkan kepada unsur pimpinan untuk memutuskan apakah paripurna dilanjutkan atau ditunda,” paparnya.

Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara yang memimpin langsung paripurna ini meminta dari pandangan fraksi.

Fraksi PAN, Ardin secara gamblang memberikan saran bahwa paripurna kali ini sudah sesuai mekanisme. Dan sejumlah badan musyawarah sepakat bahwa dalam rapat tersebut masih sebatas penyerahan dokumen LKPj yang selanjutnya baru akan dikritisi realisasi penggunaannya pada tahap paripurna selanjutnya. Sehingga Bupati tidak mesti diwajibkan hadir.

“Tidak ada yang luar biasa. Saya pikir Sekda sudah sah mewakili Pemkab. Sehingga kami tidak keberatan untuk dilajutkan,”tuturnya.

Hal senada diungkap fraksi Partai Gokar Sunaryo Mondawa, Fraksi PBB Samsuddin dan Fraksi Nasional Nasional Kebangkitan Bangsa, Fakruddin.

Beda halnya dengan Fraksi PDIP, Murni Tombili menolak bersama Fraksi PKS Musaruddin yang pada akhirnya memilih keluar karena berada pada posisi minoritas dalam keputusan kolektif kolegial DPRD Konawe.

Ditemui usai paripurna, Ardin menambahkan bahwa keputusan walk out tidak mempengaruhi paripurna. “Itu terlalu berlebihan,” jelasnya. Tetapi itu, kata dia, merupakan hak politik kedua fraksi ini. (cr4/c/jie)

To Top