“Rumah Kita” Laporkan Hakim MK ke Dewan Kehormatan – Berita Kota Kendari
Suksesi

“Rumah Kita” Laporkan Hakim MK ke Dewan Kehormatan

KENDARI, BKK – Kuasa hukum pasangan LM Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita) akan melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna ke Dewan Kehormatan Hakim MK.

Kuasa hukum Rumah Kita LM Bariun mengatakan, putusan MK tentang pemungutan suara ulang (PSU) jilid dua sangat subyektif. Sebab kata dia, hakim MK tidak pernah meminta keterangan dari pihak terkait terhadap masukkan surat lurah.
“Minggu ini kita berangkat dan sampaikan fakta yang sebenarnya ke Dewan Kehormatan MK,” kata Bariun ditemui di Hotel Estate Kendari, Selasa (24/5).
Menurut Bariun, upaya hukum terhadap putusan PSU jilid dua sudah tidak ada lagi. Namun, ada upaya lain untuk menguji kembali kredibiltas hakim MK ke Dewan Kehormatan Hakim MK.
Bariun menguraikan, barang bukti yang dimasukkan ke MK sebelum pembacaan putusan PSU jilid dua dinilai telah cacat hukum. Sebab, kata dia, dua lurah saat diperiksa polisi mengaku tidak pernah menyerahkan surat keterangan tentang legalitas warga yang memilih di PSU jilid pertama kemarin.
“Dua lurah tidak pernah buat keterangan. Ini suatu rekayasa dari pihak terkait. Kalau terbukti, berarti dengan sendirinya pertimbangan majelis hakin atas surat itu sudah cacat hukum,” paparnya.
Selain itu, proses penyampaian pelanggaran tidak sesuai prosedur. Harusnya, sebut Bariun, ketika terjadi pelanggaran terlebih dulu dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Muna.
“Data itu, langsung dilaporkan ke MK. Anehnya lagi, hakim langsung memutus tanpa mendengarkan keterangan para pihak. Dua lurah itu kah dipanggil dulu termasuk Panwas untuk dimintai keterangannya,” urainya.
Tidak obyektifnya hakim MK, lanjut dia adalah membatalkan rencana sidang mendengarkan keterangan saksi. Hal ini, kata dia, terlihat proses penanganan perkara sengketa pilkada oleh hakim MK cacat hukum.
“Kalau ada laporan, sebelum diputuskan harus diklarifikasi dulu kepada para pihak. Tapi, ini tidak pernah dilakukan dan malah langsung memutuskannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, sebut Bariun, hakim MK tidak konsisten dengan putusannya bila merujuk pada putusan sengketa Kabupaten Teluk Bintuni. Antara Bintuni dan Muna, nilai Bariun, memiliki kesamaan kasus.
Pada Pilkada Bintuni, terjadi pelanggaran yang ditemukan pada saat pelaksanaan PSU. MK kemudian membatalkan hasil PSU tersebut dan dikembalikan pada perolehan suara sah pada Pilkada 9 Desember. Namun itu tidak dilakukan MK pada Pilkada Muna.
“Hakim MK kami nilai tidak konsisten. Harusnya, kalau ada pelanggaran maka PSU di tiga TPS itu dibatalkan saja dan dikembalikan pada perolehan suara sah 9 Desember kemarin,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Hidayatullah mengaku kecewa dengan putusan MK yang tidak pernah mengkonfrontir adanya surat lurah sebagai biang putusan PSU jilid dua.
“Kita juga sangat kecewa sebenarnya,” ungkapnya.
Meski begitu, kata Hidayatullah, apa pun putusan MK tetap harus diterima. KPU sendiri, telah siap menyelenggarakan PSU jilid dua ini.
“Kalau soal surat lurah itu bukan kewenangan kami. Kalau dianggap ada masalah, pihak lain bisa melaporkannya,” tuturnya. (pas/aha)

Click to comment
To Top