KPU Tak Bolehkan Paslon Kampanye – Berita Kota Kendari
Suksesi

KPU Tak Bolehkan Paslon Kampanye

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan tak ada lagi kampanye bagi pasangan calon pada Pemungutan Suara Ulang jilid dua Pilkada Muna.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah meminta kepada KPU Muna, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra dan aparat kepolisian untuk mengingatkan tiga paslon untuk tidak mengadakan sosialisasi atau kampanye dalam kemasan apa pun.
“Karena, tidak ada lagi sosialisasi dan kampanye pasangan calon. Kalau ada kegiatan yang langsung atau terselubung atas nama sosialisasi, maka harus dihentikan,” tegas Hidayatullah saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/5).
Selain meminta untuk tidak melakukan sosialisasi, KPU Sultra meminta kepada paslon maupun pendukungnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, PSU ini bukan ajang perang antarpendukung.
“Makanya, kami minta kepolisian untuk mengawal secara ketat seluruh proses PSU ini,” ujarnya.
Hidayatullah menyebut, KPU Muna telah melahirkan dua keputusan dalam persiapan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1. Yakni, jadwal pelaksanaan PSU 19 Juni 2016 dan rencana tahapan dan jadwal validasi daftar pemilih, pemungutan suara dan rekapitulasi.
Dalam proses validasi pemilih, kata dia, KPU harus menagih dua lurah terkait dengan nama-nama warga yang ada di wilayah pemerintahannya. Sebab, surat lurah ke MK tentang adanya pemilih yang dianggap bukan warga setempat menjadi penyebab PSU.
“Lurah harus ditagih apakah benar atau tidak warga di situ. Selama punya dokumen kependudukan yang sah, tetap harus diakomodir. Kalau tidak memiliki dokumen yang sah, maka jangan diakomodir,” tekannya.
Ia menekankan, KPU harus melibatkan Bawaslu, pasangan calon dan aparat kepolisian dalam proses validasi pemilih. Seluruh wajib pilih, harus disisir kembali agar dipastian memang berhak untuk mencoblos menyusul adanya temuan 117 warga yang diduga fiktif dan tidak memiliki dokumen kependudukan yang jelas di dua kelurahan tersebut.
“Semua harus dicek kembali (termasuk 117 warga yang dianggap fiktif),” tekannya.
“Pada pelaksanaan PSU nanti, KPU tetap akan merujuk pada PKPU Nomor 10 Tahun 2015,” tuturnya.
Di tempat terpisah, kuasa hukum LM Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita) LM Bariun menilai, temuan 117 pemilih fiktif ini menunjukkan bahwa KPU Muna dan Panwaslu tidak profesional dalam memvalidasi data.
“Kenapa sudah dua tahapan pelaksanaan kok baru muncul sekarang. Berarti selama ini mereka tidak benar. Tidak boleh yang disalahkan, KPU dan Panwaslu yang salah. Ini memperlihatkan kebobrokan dia. Ini justru malu,” ujarnya.
Menurut dia, pleno setiap pemilih itu terlambat karena sudah terlanjut terjadi. “Berarti verifikasi kemarin itu bohong-bohongan. Kan nda valid. Sekarang baru didapatkan kenapa tidak dari kemarin. Ini semua kena,” tuturnya. (pas/aha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top