Ini Empat “Utang” DPRD yang Tidak Terealisasi – Berita Kota Kendari
Beranda

Ini Empat “Utang” DPRD yang Tidak Terealisasi

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari periode 2009-2014 hingga periode sekarang, masih menyisakan sekitar empat utang politik yang dijanjikan kepada masyarakat selama kampanye.
Janji manis itu yang belum terbayarkan itu, diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari periode 2014-2019 La Ode Ali Akbar.
Dari tiga komisi dan tiga unsur pimpinan lama, telah menjanjikan beberapa hal namun tidak terbukti.
Komisi I sebelumnya, telah menjanjikan untuk mengupayakan pengangkatan tenaga honorer K2 yang ada di Kota Kendari. Namun, janji tersebut kini sirna dan tak kunjung ada kabar.
Selain itu, kesejaterahan buruh juga dijanjikan, tetapi yang terjadi di lapangan malah masih banyak buruh di Kota Kendari yang terdiskriminasi.
Menurut Ali Akbar, masalah pengangkatan tenaga honorer merupakan kebijakan pemerintah pusat, dimana daerah hanya sebatas mengusulkan, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Kita itu sudah mengupayakan untuk dilakukan pengangkatan, hanya saja saat ini itu belum bisa terlaksana,” ujarnya di ruang kerjanya, Selasa (24/5).
Komisi II sebelumnya telah berjanji untuk mensterilkan Kendari Beach (Kebi) dari tenda remang-remang karena selain fungsinya yang berlawanan dengan peruntukan Kebi sebagai lokasi wisata kuliner namun justru menjajakan minuman keras dan prostitusi.
Oleh Ketua Komisi II Subhan ST, masalah di Kebi bukannya tak dapat diselesaikan. Hanya saja, penentu kebijakan persoalan ini ada di Pemkot yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Kita juga sudah melakukan upaya, baik memanggil Dispenda atau meminta Satpol PP melakukan penertiban. Kalau sampai saat ini belum bisa disterilkan itu karena Dispenda yang masih memberi kebijaksanaan,” terangnya.
Komisi III sebelumnya telah menjanjikan persoalan pembangunan yang melanggar garis sempadan sungai dan kali, tetapi sampai saat ini juga janji tersebut belum terealisasi. Masih banyak ditemukan bangunan yang berdiri di pinggir aliran kali dan sungai.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III Simon Mantong menjelaskan, pihaknya telah mendalami persoalan ini dan rutin melakukan kordinasi dengan Dinas Tata Kota Kendari untuk dipecahkan bersama.
Menurut dia, masalah ini bukan hanya pada konteks penegakan peraturan daerah (perda), melainkan masyarakat yang terlanjur berdomisili juga mesti dicarikan solusinya.
“Kita serius tangani persoalan ini, tapi kita maklumi penyelesaiannya yang lama, karena ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Yang pasti kita akan selesaikan masalah ini,” jelasnya.
Untuk unsur pimpinan lama yaitu Abdul Rasak SP, Suri Zam-Zam dan Hj Surlin Surunudin, hingga saat ini belum mengembalikan kendaraan dinas (randis) yang dipinjamkan saat menjabat sebagai unsur pimpinan, padahal jabatan itu sudah tiga tahun tidak lagi dijabat.
Berdasarkan aturannya, randis ini seharusnya sudah dikembalikan untuk dicatat sebagai aset daerah, jika masih ingin digunakan maka dapat diajukan pinjam pakai, namun prosedur itu diabaikan dan sampai saat ini kendaraan tersebut masih digunakan oleh unsur pimpinan lama. Untuk Rasak sendiri, bisa saja masih memakai randis itu karena masih menjabat sebagai pimpinan. (m2/b/pas)

Click to comment
To Top