Anak Rifai Pedansa Tersandung Kasus Korupsi – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Anak Rifai Pedansa Tersandung Kasus Korupsi

Proyek Percetakan Sawah Kabupaten Muna 2013
KENDARI, BKK – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang melengkapi berkas salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pencetakan sawah di Desa Nihi Kabupaten Muna 2013.
Tersangka itu adalah bernama Acil, yang tidak lain anak dari salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) La Ode Rifai Pedansa. Acil adalah selaku kontraktor dalam proyek tersebut.
“Masih ada kekurangan yang harus kami lengkapi, di antaranya itu berupa pasal yang akan dikenakan terhadap Acil,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra Sugeng Djoko Susilo SH MH, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkumhumas) Kejati Sultra Janes Mamangkey SH, saat ditemui, Selasa (24/5).
Janes menambahkan, jika ada kesalahan dalam penggunaan pasal dalam dakwaan berkas Acil, ditakutkan bisa lepas dari jeratan hukum.
“Masa penahanan yang diberikan penyidik kan cuma 120 hari, bila dalam jangka waktu itu penyidik sudah melengkapi berkas, lantas ada penggunaan pasal yang tak sesuai maka masa penahanan kami habis dong. Makanya hal itu, kami harus antisipasi,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai Acil tidak dilakukan penahanan, Janes mengaku, Acil selalu bersikap koperatif saat dilakukan pemeriksaaan.
“Bukan tidak ditahan, tetapi belum ditahan. Karena masih ada data yang kami perlukan untuk kelengkapan berkas tersangka. Acil juga selalu kopertif,” jelasnya.
Untuk diketahui, Acil merupakan satu dari lima tersangka yang ikut terlibat pada pemufakatan jahat korupsi pencetakan sawah di Desa Nihi Kabupaten Muna 2013. Empat lainnya adalah Kepala Desa Nihi Sastrawan, ketua kelompok tani La Rikesi, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) La Fedumu dan La Rikesi.
Mereka dianggap melakukan penyelewengan anggaran pada pelaksanaan pekerjaan pernetakan sawah seluas 45 hektar. Namun dalam pelaksanaan perluasan pencetakan sawah tersebut, hingga kini tak kunjung selesai dan dianggap tidak pernah terlaksana.
Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sultra, negara mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta. Namun untuk La Rikesi sendiri, dinilai telah mengembalikan uang kerugian negara dengan kisaran Rp 4,5 juta yang dia terima tempo itu. (p5/c/kas)

To Top