Tak Terima Tunjangan, Ratusan Guru Dacil Datangi Dewan – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Tak Terima Tunjangan, Ratusan Guru Dacil Datangi Dewan

Sejumlah guru daerah terpencil Kabupaten Muna, Senin (23/05), mendatangi gedung DPRD setempat guna mempertanyakan hak-hak merek ayang belum terbayarkan. (FOTO:FITRI/BKK)

Sejumlah guru daerah terpencil Kabupaten Muna, Senin (23/05), mendatangi gedung DPRD setempat guna mempertanyakan hak-hak merek ayang belum terbayarkan. (FOTO:FITRI/BKK)

RAHA, BKK – Sebanyak 327 guru yang berrtugas di daerah terpencil (dacil) Kabupaten Muna, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Guru Tidak Tetap, sejak tahun 2016 tidak lagi menerima tunjangan khusus daerah terpencil.

Atas dasar itu, para guru dacil, Senin (23/05), mendatangi Gedung DPRD Muna mengadukan nasib yang mereka alami. Mereka mengaku telah diperlakukan tidak adil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Muna. Pasalnya sebagian guru lainnya yang sama bertugas di daerah terpencil sama dengan mereka, masih menerima tunjangan dacil tahun 2016.

“Kita jauh jauh menyeberang lautan dari Pasir Putih, Wakorumba Selatan, Pasikolaga, datang ke DPRD Muna. Kami mau mengadukan nasib kami guru-guru yang bertugas di daerah terpencil telah diperlakukan tidak adil oleh Diknas Kabupaten Muna. Masa sebagian teman kami ada yang menerima tunjangan khusus daerah terpencil tahun 2016, tapi kami tidak. Apa bedanya kami dengan mereka. Selama ini kami selalu bersama menerima tunjangan dacil, tapi karena Pilkada lalu kami beda pilihan dengan teman-teman kami yang dapat dacil, akhirnya kami dikorbankan,” terang Kadirman SPd, guru Penjaskes dari SMP 1 Wakorumba Selatan di DPRD Muna kemarin yang diamini puluhan guru lainnya.

Hal senada juga dikatakan La Maksumi, guru SDN 4 Pasikolaga. “Di SDN 4 Pasikolaga ada 2 orang yang dapat tunjangan dacil yaitu La Abe dan Kasek La Nurdin Sahadat. Tapi guru lainnya tidak, padahal selama ini kami terima terus,” tambah La Maksumi.

Tidak mau kalah dengan teman teman lainnya, Wa Ode Nurzalina dari SDN Pasir Putih, Manawi SPd I guru dari SDN 3 Pasir Putih, Murlin SPd I dari SDN 7 Desa Labulawa Kecamatan Pasir Putih, LM Syasudin guru SDN 6 Pasir Putih, Hadiman guru SDN 1 Wakosrsel, Wa Ode Nurmiati SPd guru Satap Towea, juga mengatakan bahwa mereka dijadikan korban politik, hingga tidak lagi diberikan dacil.

“Kami minta agar DPRD Muna memanggil pihak Diknas Muna agar mempertanyakan hak-hak kami, yang bertugas di daerah terpencil. Kenapa teman-teman kami ada terima dacil tahun 2016, tapi kami yang beda pilihan dengan mereka saat pilkada lalu, tidak diusulkan lagi mendapat dacil,” kata La Syukurdin SPd,  koordinator guru daerah terpencil.

Mennaggapi hal itu, anggota Komsi I DPRD Muna, La Irwan SIP, mengaku aneh dengan perlakuan Diknas Kabupaten Muna. “Kenapa sebagian guru dapat dacil dan sebagian lagi tidak. Kalau dasarmya pihak Diknas mengatakan bahwa Kabupaten Muna sudah keluar dari status sebagai daerah tertinggal menjadi daerah berkembang atau maju, cabut SK Mentri dan SK Bupati Muna, yang memuat tentang aturan menerima dacil. Agar semua guru di daerah terpencil di Kabupaten Muna, tidak ada lagi yang menerima dacil, ini ada yang terima ada juga yang tidak. Hal ini akan kami pertanyakan pada Diknas Kabupaten Muna,” kata politikus Partai Hanura ini.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Tehnis Diknas Kabupaten Muna, Masrul SPd MPd ketika dikonfirmasikan hal ini mengatakan sejak tahun 2015 Diknas Muna tidak lagi mengusulkan Dacil ke Pemerintah Pusat, karena Kabupaten Muna tidak lagi bertatus sebagai daerah tertinggal.

“Sejak tahun 2015, kita tidak lagi mengusul dacil ke pemerintah pusat, karena Kabupaten Muna bukan lagi bersatus daerah terttingal. Makanya dacil tidak lagi kita peroleh,” kata Masrul ponselnya kemarin ketika dikonfirmasi hal ini. Sayangnya Masrul tidak tahu, kalau sebagian besar guru-guru di daerah terpencil, sampai sata ini masih menerima tunjangan dacil. (cr1/c/jie)

To Top