Aneka

Pemprov Usulkan Pembatalan 55 Perda

KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mengusulkan sebanyak Peraturan Daerah 55 untuk dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan penelitian Pemprov, 55 Perda tersebut berpotensi menghambat investasi.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra Husein Effendi mengatakan, pada tahap pertama, pihaknya telah mengusulkan 23 perda untuk dibatalkan Pemerintah Pusat (Pempus). Sedang pada tahap dua ini, ada sekitar 32 perda lagi yang akan diusulkan oleh Gubernur Sultra.
“Totalnya sudah 55 perda yang kami usulkan. Tahap dua ini sementara di meja Gubernur,” terang Husein Effendi saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin (23/5).
Ia menyebut, Perda-perda yang akan dibatalkan ini merupakan tindaklanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah provinsi menginvetarisir Perda-perda yang dianggap menghambat investasi di daerah.
“Ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah. Tahun ini, pemerintah pusat berencana menghapus ribuan Perda. Salah satunya Sultra yang sementara diusulkan ada sekitar 55 perda,” jelas mantan pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) ini.
Selain itu, ada juga Perda yang dibatalkan karena tidak ada lagi pegangan undang-undangnya. Ia menyebut, Perda yang disusun tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak bisa lagi diberlakukan jika rujukan undang-undangnya sudah dicabut.
“Jadi, Perda yang kita batalkan bukan karena penyusunanya yang keliru tapi cantolan hukumnya sudah tidak ada. Contoh, putusan MK tentang sumber daya air sekarang sudah dihapus oleh MK maka otomatis Perdanya harus dibatalkan,” bebernya.
Selain 55 Perda yang sudah diusulkan dicabut, Effendi menyebut, masih ada beberapa Perda lagi yang diusulkan oleh Pemprov Sultra pada tahap tiga ini.  “Masih ada lagi, tapi nanti kita lihat. Mudah-mudahan, tidak banyak,” tuturnya.
Dalam waktu dekat ini, kata Husein, pihaknya akan rapat dengan instansi terkait untuk membahas beberapa Perda mengenai pertambangan. Termasuk, aturan yang bertentangan dengan UU 23 tentang Pemda.
“Misalnya, Perda tentang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pendidikan,” ujarnya.
Khusus Sultra, ia memastikan pengusulan Perda untuk dibatalkan itu selesai pada Juni ini. (pas/aha)

To Top