Kasuistika

Dua Tersangka Gratifikasi PPIP Kolut Mangkir dari Panggilan Jaksa

LASUSUA, BKK – Dua dari tiga tersangka kasus dugaan gratifikasi Program Percepatan Infrakstruktur Pedesaan (PPIP) Kabupaten Kolaka Kolaka Utara (Kolut) 2014, mangkir dari dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lasusua.

Kedua tersangka yang masih kepala batu itu adalah masing-masing berisial YP (33) dan DF (34). Sedangkan tersangka lain, NI (33) telah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (20/5).

“Dua orang tersangka mangkir dengan alasan sakit, namun tersangka NI koperatif dengan memenuhi panggilan jaksa,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lasusua Andi Fahruddin, Senin (23/5).

Fahruddin menjelaskan, kendati dua tersangka mangkir dengan alasan sakit, namun pihaknya tidak langsung percaya begitu saja. Sehingga, keduanya langsung dilayangkan surat panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan pada pekan depan.

“Kedua tersangka yang tidak datang memenuhi panggilan jaksa dengan alasan sakit akan kita lihat surat keterangan dokternya pada pemeriksaan yang akan datang, dan kedua tersangka sudah dilangkan surat pemangilan yang kedua,” katanya.

Menurut Fahruddin, kedua tersangka harusnya bersikap koperatif dan mau memenuhi panggilan jaksa, karena itu juga akan menjadi penilaian jaksa. Seperti halnya tersangka NI, dengan koperatif menghadiri panggilan jaksa.

Meski dua tersangka tersebut bukan warga Kolut, namun dia, berharap agar koperatif memenuhi pangilan jaksa untuk mempermudah semua tahapan penyidikan.

“Dalam kasus dugaan gratifikasi juga banyak mendapat sorotan, karena dari 15 orang pendamping dana PPIP semuanya terindikasi menerimah gratifikasi. Namun, hanya tiga orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka, dengan pertimbangan penyidik bahwa ketiga tersangka paling besar uang yang diambil dalam PPIP ini,” beber Faharuddin.

“Kita tidak akan mundur, meski mendapat banyak sorotan dan intervensi dari penjabat maupun LSM (lembaga swadaya masyarakat),” tegasnya.

Lebih lanjut Fahruddin mengatakan, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. (k2/c/kas)

To Top