Kasuistika

Danrem: Paham Komunis Paling Berbahaya

Kolonel CZI Rido Hermawan MSc

Kolonel CZI Rido Hermawan MSc

KENDARI, BKK –  Komandan Resor Militer (Danrem) 143/Halu Oleo (HO) Kolonel CZI Rido Hermawan MSc menegaskan, paham Partai Komunis Indonesia (PKI) paling berbahaya. Pasalnya, cenderung menginginkan perubahan bersifat struktural yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
“Faham komunis yang paling bahaya, karena perubahannya yang cenderung revolusion. Jadi menginginkan perubahan cepat, sehingga perubahan-perubahan itu bersifat struktural dan kalau perubahan bersifat struktural, pasti akan mengakibatkan banyak jatuh korban. Itulah yang tidak disukai oleh bangsa Indonesia, karena Indonesia itu cinta damai,” tegas Rido, Senin (23/5).
“Aliran ini (komunis, red) sudah tidak diizinkan oleh Undang-Undang yangbelaku di Indonesia,” tambahnya.
Rido menjelaskan, paham komunis dilarang karena tidak sesuai dengan filsafat pancasila, dan bisa saja sangat berbahaya apabila diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan akar budaya bangsa.
Menurut dia, bangsa Indonesia sudah sepakat, bahwa orang yang lahir di dunia diciptakan oleh tuhan. Hanya saja dibedakan mengenai persepsi tuhan dan agamanya, tetapi di dalam paham komunis yang ada di Indonesia mengesampingkan semua itu.
“Kalau masalah simbol-simbol yang ada di Indonesia yang ditemukkan oleh anggota Polri dan TNI, rata-rata ada yang tidak tau dari mana, dia hanya ambil dari tempat sampah, kemudian dikasih anak kecil. Artinya itu ada penetrasi dari luar,” sebut Rido.
Perwira menenga TNI ini menambahkan, jika pihaknya menangkap oknum-oknum yang memakai kostum PKI akan langsung diserahkan ke pihak kepolisian, agar meninjau apakah orang tersebut layak dipidanakan atau tidak.
“Kalau misalkan ada atributnya kita ambil, orangnya kita serahkan pada pihak kepolisian. Apakah dia sudah  layak untuk dipidanakan, apakah sudah layak dia melanggar Undang-Undang. Sejauh ini sudah ada yang ditemukan, tetapi masih orang yang tidak tau, tetapi belum memenuhi unsur untuk melanggar Undang-Undang, dan sampai saat ini masih dilakukan pendalaman,” kata Rodo. (p4/c/kas)

To Top