Headline

Dua Lurah Bantah Buat Surat di MK

Tim Dokpil : 17 Nama Itu Memang Bukan Warga Setempat

RAHA, BKK– Dua lurah yang saat ini paling dibicarakan dalam Pemungutan Suara Ulang Jilid II Pilkada Muna, yakni Lurah Raha 1, Alamsyah dan Lurah Wamponiki, Jakfaruddin Tambori, membuat akhirnya angkat bicara. Keduanya membantah telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi pascaPSU jilid I, beberapa waktu lalu.

Pengakuan tersebut terungkap setelah Alamsyah dan Jakfaruddin menjalani pemeriksaan di Kantor Polsek Katobu, akhir pekan lalu. Lantas, bagaimana surat yang berisikan adanya 17 warga ‘siluman’ itu bisa sampai ke MK? Keduanya pun kompak menuduh tim Dokter Pilihanku.
“Yang membuat surat yang menyatakan bahwa 17 nama pemilih bukan warga setempat adalah tim Dokter Pilihanku. Keduanya hanya setuju saja,” kata Kapolsek Katobu, AKP Ogen Sairi pada sejumlah media di Raha, akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, surat tersebut memuat 17 nama warga, yaitu 6 warga di Wamponiki dan 11 di Kelurahan Raha 1, yang disebut tidak terdaftar sebagai warga di kedua kelurahan tersebut. Surat itu kemudian dikirim ke MK sebagai salah satu bukti terjadi kecurangan di dua TPS yang di-PSU-kan. MK pun memutuskan agar KPU kembali menggelar PSU di kedua TPS tersebut.
AKP Ogen menguraikan, dalam pemeriksaan, Alamsyah dan Jakfaruddin mengakui bukan mereka yang membuat surat itu ke MK, tapi tim Dokter Pilihanku. Bahkan nama-nama seluruh 17 warga tersebut, semuanya disusun oleh tim Dokpil.
Alamsyah dan Jakfaruddin menyetujui saja permintaan tersebutsetelah melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muna, Abdul Munir. Dari Discapil, diketahui bahwa 17 nama itu memang tidak terdaftar sebagai warga di Raha I maupun Wamponiki.
AKP Ogen Sairi, SH juga mengatakan, dua lurah ini sama sekali tidak mengingat 17 nama warga tersebut. Sebab nama-nama itu dimasukkan oleh tim Dokter Pilihanku.
Namun Jakfaruddin mengaku menghafal tiga nama.
“17 nama itu dicaplok begitu saja oleh tim Dokpil. Dua lurah ini juga mengatakan mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah bertemu dengan 17 warga yang dimuat dalam amar putusan MK itu. Tapi mereka berjanji akan membawa 17 nama warga itu untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut,” tambah perwira dengan tiga balak di pundak ini.
Dari pengakuan dua lurah ini, polisi pun mengembangkan penyelidikan kepada dua pihak, yakni tim sukses Dokter Pilihanku yang terlibat dalam penyusunan surat itu maupun Kadis Dukcapil, Abdul Munir.
Sebelumnya, dua lurah ini dilaporkan oleh tim Rumah Kita, Hasid Pendansa dan Ishak Salim ke Polsek Katobu dengan dugaan memalsukan surat dan memalsukan keterangan.
Jika keterlibatan dua lurah ini kuat, polisi akan menjerat mereka dengan pasal 242 KUHP tentang Keterangan Palsu dan Pasal 263 KUHP tentang Surat Palsu dengan ancaman 7 tahun penjara.
Kuasa hukum Dokter Pilihanku Dr Abdul Rahman SH MH menyatakan bahwa 17 orang yang memilih di dua TPS kemarin bukan warga di dua kelurahan itu. Hal itu bisa dibuktikan dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Muna.
“Kita tanya kepada lurah apakah benar bahwa 17 pemilih itu warganya? Ternyata dua lurah itu menyebut bukan warganya,” terang Rahman.
Menurut dia, lurah tidak bisa disalahkan karena mengeluarkan surat  yang menyatakan 17 pemilih itu bukan warga mereka. “Lurah sudah benar. Ini merupakan fakta yang sebenarnya,” katanya.
Ia menekankan, dua lurah ini tak bisa dilibatkan dalam politik praktis. Sebab, mereka hanya menjalankan tugasnya dalam mengidentifikasi benar tidaknya ke-17 nama pemilih di TPSnya.
“Lurah memiliki hak untuk menunjukkan benar atau tidaknya warga yang memilih di dua TPS kemarin. Saya juga ikut dampingi lurah ini pada saat diperiksa di kantor polisi,” tuturnya. (cr1-pas/aha)

To Top