Kasuistika

Mantan Sekretaris KPU Konawe Dituntut Lima Tahun Penjara

Korupsi Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe 2013
KENDARI, BKK – Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Aryanto Haebah dituntun lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Unaah.
Terdakwa perkara korupsi dan hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Konawe 2013 ini, sempat tertunduk saat mendengar JPU Iwan Sofian SH membacakan tuntutannya di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, Selasa (17/5).
Selain pidana penjara, Aryanto juga dibebani membayar denda Rp 500 juta dan hukuman badan selama lima tahun penjara, Jaksa juga mengganjar Aryanto untuk mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 52 juta subsidair tiga tahun enam bulan penjara. Serta Aryanto dikenakan denda Rp 500 juta plus subsidair lima bulan kurungan penjara.
Selain pidana penjara, Aryanto juga dibebani membayar denda Rp 500 juta, dan bisa diganti dengan hukuman badan (subsider) selama lima bulan penjara. JPU tidak membebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 52 juta, dan subsider 3,5 tahun penjara.
Sidang perkara ini dipimpin Kusdarwanto didampingi Arwana dan Purwanto S Abdulah. Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasehat hukumnya, Risal Akman.
Menurut Iwan Sofian SH, tuntutan lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakawa, karena turut bertanggung jawab melakukan dalam penyelewengan dana senilai Rp 1,6 miliar saat menjabat Seretaris KPU Konawe.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalagunakan kewenangan jabatan. Terdakwa telah melanggar Pasal 2 dan 3 jo Pasal 8 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor  pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” kata Iwan, saat membacakan tuntutannya.
“Dia (Aryanto Haeba, Red)  terbukti  melanggar dakwaan subsidair,” tambahnya.
Masih dalam isi tuntuIwan JPU, Aryanto secara bersama-sama dengan rekannya yang sebelumnya telah divonis majelis hakim selama tiga tahun penjara, yakni Sahiudin selaku Bendahara KPU Konawe Tahun 2013. Mereka telah menggunakan uang dari anggaran dana hibah yang diperuntukan untuk menyelenggrakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe.
Terbukti, bahwa dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp 7.462.592.500 atau senilai Rp 7,4 miliar Sahiudin bersama Aryanto Haebah telah menggunakan uang sebesar lebih dari Rp 1 miliar.
Sahiudin dan Aryanto, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah terselenggaranya kegiatan.
Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggra (Sultra), atas perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian  Rp 1,6 miliar.
Ditemui usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Risal Akman mengaku keberatan dan heran dengan tuntutan jaksa yang mengganti kerugian negara senilai Rp 52 juta subsider 3,5 tahun penjara. Sementara, sebut dia, kliennya mengembalikan kerugian negara.
“Darimana tolak ukur jaksa, sehingga menuntut dengan uang pengganti senilai Rp 52 juta. Sementara kerugian negara yang digunakan oleh klien saya itu hanya Rp 10 juta itu pun telah dikembalikan setelah klien saya mengetahui perbuatannya itu melanggar,” ujar Risal dengan sedikit kecewa.
Dibeberkan, dalam fakta persidangan sebelumnya kliennya mengakui telah menggunakan uang senilai Rp 10 juta yang diperuntukan kegiatan-kegiatan kerja KPU Konawe.
“Fakta persidangan sebelumnya ada bukti pinjaman senilai Rp 10 juta yang dipakai klien saya. itu pun digunakan untuk keperluan KPU, bukan untuk dinikmati sendiri,” tangkisnya. (p5/b/kas)

To Top