Suksesi

Wow, Pilgub Sultra Butuh Rp 400 Miliar

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah merancang kebutuhan anggaran untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Sultra 2018 nanti. Hasilnya, untuk menyukseskan pesta demokrasi memilih gubernur Sultra, KPU Sultra butuh dana sekira Rp 400 miliar yang akan diusulkan melalui APBD-Perubahan Sultra 2016.

Sekretaris KPU Sultra Safruddin mengatakan, menguraikan, ada ketentuan baru tentang komponen penganggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 dan 4 Tahun 2016 tentang tahapan, jadwal dan program Pilkada 2017.

“Sekalipun ada aturan baru untuk pilkada, kami tetap menyesuaikan anggaran berdasarkan usulan beberapa daerah. Kami sudah ambil inisiatif untuk diusulkan di APBD Perubahan,” jelas Safruddin, Senin (16/5).

“Hasil prediksi kita, sampai Rp 400 miliar lebih. Nanti kita akan usulkan ke Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sultra,” tambah Safruddin.

Ia melanjutkan, bila usulan anggaran ini dianggap berat oleh Pemprov, KPU Sultra menyarankan agar penganggaran Pilgub dialokasikan dalam dua tahun anggaran. Misalnya, di APBD 2017 dan APBD 2018.

“Kita ajukan di APBD Perubahan 2016 tinggal menunggu hasil RAB (rencana anggaran biaya) tujuh daerah yang mau pilkada ini. Besaran anggaran untuk pilgub, tergantung berapa RAB di daerah,” paparnya.

Selama ini, ungkap Safruddin, telah menjalin komunikasi dengan Pemprov Sultra. Hanya saja, kata dia, pemerintah meminta dihitung ulang secara detil karena dianggap terlalu banyak. Namun, kata dia, berdasarkan pertimbangan surat keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka kisaran anggaran Pilgub Sultra di angka Rp 400 miliar lebih.

“Itu semua sudah termasuk baliho,” ujarnya.

Oleh KPU, tutur dia, anggaran pilkada membengkak karena adanya penambahan honor penyelenggara baik dari tingkat KPU hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencapai 100 persen.

Selain itu, anggaran tinggi karena alat peraga kampanye masih harus ditanggung oleh KPU.

“Memang, ada isu bahwa baliho akan ditanggung APBN. Tapi, belum ada keputusannya. Kita tetap merujuk pada aturan sebelumnya dimana KPU yang tanggung baliho. Makanya, kisaran anggaran untuk pilgub sekitar itu,” tuturnya. (pas/jie)

To Top