Suksesi

Tokoh Muna Perantauan Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas

13092146_1097853440273327_2612562615277869412_nKENDARI, BKK – Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) lagi di dua tempat pemungutan suara (TPS), masyarakat Kabupaten Muna diimbau agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak terpancing pada isu-isu yang mengarah pada konflik politik.
“Kami mengharapkan masyarakat Muna tetap tenang dan menjaga persudaraan. Jangan terpancing dengan oknum-oknum yang memprovokasi yang bisa terjadinya konflik dan perpecahan,” kata salah seorang tokoh masyarakat di Jakarta, Dexsi Tokulo atau biasa disapa Abdul Kadir Djafar Siddiq kepada jurnalis BKK melalaui telepon selulernya, Minggu (15/5).
Menurut Dexsi proses pilkada hingga pelaksanaan PSU saja sudah sangat melelahkan masyarakat Muna, karena dapat dipahami  bahwa masyarakat Muna sangat concern dengan politik. Apalagi ditambah lagi dengan dengan PSU tahap dua yang dilaksanakana dalam bulan Ramadhan.
Dikatakan, putusan MK tentang PSU tahap dua hanya menambah penderitaan masyarakat Muna dalam menanti pemimpinnya. Dan situasinya jadi tidak kondusif sebab masyarakat khususnya di dua TPS itu menggelar PSU saat melaksanakan ibadah Ramadan.
“Secara pribadi saya sebenarnya tidak mengerti logika berpikir para hakim karena beban psikologis masyarakat akan bertambah berat dan terganggu, sebab disaat harus berkonsentrasi menghadapi Ramadan,” katanya.
Namun demikian Dexsi yang juga pengurus inti Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) di Jakarta menyatakan, sebagai putusan lembaga negara maka harus diterima dengan lapang dada. Karena putusan ini akan menambah kedewasaan berpolitik masyarakat Muna.
“Sebagai orang Muna di Jakarta saya meyakini masyarakat Muna semakin kuat dan dewasa dalam berpolitik dalam melaksanakan pilihannya pada PSU nanti,” katanya.
Dia juga mengingatkan kepada KPU Muna agar benar-benar mempersiapkan pelaksanaan PSU sebaik-baiknya, khususnya berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT), karena pertimbangan utama hakim dalam dilaksanakannya kembali PSU akibat masih ditemukannya persoalan dalam pemilih. (lex)

To Top