KPU Kendari Dapat Dana Hibah Rp 19,3 Miliar – Berita Kota Kendari
Beranda

KPU Kendari Dapat Dana Hibah Rp 19,3 Miliar

Wali Kota Kendari Asrun bersama Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu menandatngani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Ruang Pola Pemkot Kendari, Senin (16/5). (FOTO: PANDI/BKK)

Wali Kota Kendari Asrun bersama Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu menandatngani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Ruang Pola Pemkot Kendari, Senin (16/5). (FOTO: PANDI/BKK)

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari resmi mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari sebesar Rp 19,3 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Anggaran KPU Kota Kendari, tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu dan Wali Kota Kendari Asrun digelar di Ruang Pola Pemkot Kendari, Senin (16/5).

Dalam penandatanganan NPHD ini, turut disaksikan oleh Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu mengatakan, NPHD ini sebagai syarat untuk dilakukan registrasi di Kementerian Keuangan. Selain itu, NPHD merupakan perintah dari Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016.

“Sebelum pembentukkan badan addhock, terlebih dahulu dipastikan NPHD anggaran pilkada,” kata Hayani Imbu.

Menurut dia, NPHD harusnya dilaksanakan pada 30 April 2016. Hanya saja, kata Hayani, terkendala aturan. Oleh KPU, anggaran Rp 19,3 miliar ini kemungkinan masih akan bertambah seiring dengan penyesuaian kebutuhan.

Setidaknya, kata dia, masih ada sekitar Rp 8 miliar lagi yang dibutuhkan berdasarkan usulan sebelumnya Rp 26,7 miliar. Meski begitu, Hayani belum memastikan kisaran pasti penambahannya.

“Soal penambahan, nanti akan dilihat lagi. Namun, kita belum hitung berapa jumlahnya,” ujarnya.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku, penandatanganan NPHD anggaran Pilkada Kendari bisa sebagai contoh untuk enam kabupaten lainnya. Sebab, hingga saat ini baru KPU Kota Kendari yang teken NPHD bersama pemerintahnya.

“Kami harap, penganggaran yang digunakan cukup dan ril untuk kebutuhan,” jelasnya.

Menurut mantan anggota KPU Kota Kendari ini, hasil NPHD ini akan kembali disampaikan kepada KPU RI dan Kemenkeu untuk mendapatkan persetujuan.

“Sekarang, kita juga tunggu revisi Undang-Undang Pilkada. Kemarin, kami usulkan empat poin revisi salah satunya KPU tidak perlu mengadakan alat peraga. Sebab, kita anggap KPU ini seperti lembaga pencetakan,” ketusnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Kendari Asrun mengaku, pengadaan anggaran ini sesuai dengan perintah undang-undang. Ia berharap, KPU dalam mengelola anggaran secara cermat dan tidak bertentangan dengan aturan.

“Kami harap, pelaksanaan pilkada nanti melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas,” harapnya.

Berkait kekurangannya, kata Asrun, pihaknya akan membicarakannya kembali. Kemungkinan besar, kata dia, tambahan anggaran akan dibahas kembali di APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017.

“Kalau kurang, kita bicarakan lagi dengan KPU. Nanti dibahas lagi,” tuturnya. (pas/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top